Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) Perkuat Ekosistem Ekspor Komoditas Strategis melalui Pilot Platform
Sakawarta, Jakarta – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI melanjutkan langkah penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia melalui pelaksanaan platform pilot.
Direktur Keuangan dan Treasury DSI Sinthya Roesly mengatakan pilot ini bertujuan untuk menguji sistem portal DSI, yaitu NADI (National Data Intelligence), yang akan diluncurkan secara bertahap kepada eksportir.
Ia menyebutkan, pelaksanaan ini melibatkan enam asosiasi industri, yaitu Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Indonesian Mining Association (IMA).
Sinthya Roesly menjelaskan, pilot ini merupakan langkah konkret untuk membangun sistem yang semakin terintegrasi dengan kebutuhan pemerintah dan dunia usaha.
“Sebagai satu kesatuan yang kuat dalam meraih cita-cita bersama,ekosistem yang ingin kita ciptakan harus dibangun bersama-sama baik dengan pemerintah dan juga para pelaku industry,” kata dia dalam keterangannya dikutip Sabtu, 3 Oktober 2026.
Prioritas DSI adalah meningkatkan transparansi dan visibilitas, sekaligus memastikan kegiatan ekspor tetap berjalan lancar.
“Melalui pilotini, kami dapat mendengar masukan, menguji proses bersama, dan terus menyempurnakan sistem yang dibangun. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem ekspor yang lebih transparan, terkoordinasi dan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada pelaku usahaserta pasar global terhadap komoditas strategis Indonesia,” ujar Sinthya.
Turut hadir perwakilan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga National Single Window (LNSW), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Bank Indonesia.
Keterlibatan pemerintah dan industri sejak tahap pilot menjadi bagian penting untuk memastikan penguatan tata kelola ekspor dilakukan secara bertahap, terukur, dan kolaboratif, sekaligus tetap mendukung kelancaran perdagangan dan kepastian bagi pelaku usaha. []
