Dalam Dua Bulan BP Tapera Fasilitasi Pembiayaan Perumahan bagi MBR Rp4,2 Triliun

Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam dua bulan ini sudah memfasilitasi 33.769 unit bantuan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga mencapai nilai Rp4,2 triliun.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mencatat, selama Maruarar Sirait ata Ara memotori Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pihaknya telah mengakselerasi banyak penyaluran melalui skema penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“MBR yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah sebanyak 33.769 unit senilai Rp4,2 Triliun yang merupakan akselerasi penyaluran dalam 2 bulan terakhir pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP,” ujar Heru dalam FGD bertemakan “Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Heru juga melaporkan capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 kemarin telah mencapai 199.649 unit atau senilai Rp24,5 triliun.

Ditegaskan Heru, BP Tapera merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana pembiayaan perumahan, baik yang bersumber dari APBN, melalui instrument Kredit Pemilikan Rumah (KPR), FLPP, maupun yang bersumber dari dana peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk KPR Tapera.

“KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp965 miliar,” ujarnya.

Heru mengatakan “Program Tiga Juta Rumah per Tahun” merupakan salah satu program prioritas nasional (PSN) yang menjadi salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Heru memuji Menteri PKP Maruarar Sirait yang terus membuka ruang untuk mendiskusikan tantangan dan upaya juga solusi skema pendanaan dalam mendukung program tiga juta rumah.

“Kami berharap penyelenggaraan kegiatan dialog hari ini dapat memberikan masukan dan menjadi solusi konkrit untuk implementasi core bisnis Program Tapera yang dapat diimplementasikan bertahap, diawali segmen ASN, BUMN, BUMD dan Pekerja Mandiri,” kata Heru.

“Termasuk menugaskan BP Tapera bersama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF guna menyelenggarakan Forum Grup Dialog (FGD) lanjutan dengan tema utama: Solusi Pendanaan Tiga Juta Rumah,” ucapnya menambahkan.

Heru menekankan, pendanaan untuk program strategis tiga juta rumah tentunya tidak dapat hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Tentu, dibutuhkan sinergi antara dana APBN, dana masyarakat, dan dana lainnya, menjadi upaya solusi.

Sementara, Direktur Utama PT SMF Persero Ananta Wiyogo menyampaikan bahwa SMF sebagai special mission vehicle pemerintah, menjalankan peran sebagai alat fiskal pemerintah.

“Sejak 2017 secara akumulasi, hingga Oktober 2024 Perseroan dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp9,33 Triliun, ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP sebesar Rp25,50 Triliun setara dengan 689.583 unit rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR melalui Bank Penyalur,” katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, Program Tiga Juta Rumah bukan sekadar target angka, melainkan bagian dari misi besar Asta Cita dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak. Sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018-2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 – Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63% hingga 16,3% terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” kata Menteri Ara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

“Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” kata Nusron Wahid.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan stakeholder dari ekosistem pembiayaan perumahan yakni dari Perbankan, Kementerian/Lembaga terkait dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dihadiri pula oleh Perwakilan Asosiasi Pengembang, Sekda dan Kepala BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang hadir secara daring.