Sakawarta, Jakarta – BP Tapera bersama 39 Bank Penyalur yang terdiri dari 7 Bank Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera tahun 2025, serta Komitmen Bersama Sukseskan 3 Juta Rumah antara BP Tapera dengan 39 Bank Penyalur, 22 Asosiasi Pengembang Perumahan disaksikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri Ara) pada Senin (23/12) di Jakarta.
Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang diberi amanah oleh Kementerian Keuangan tahun 2021, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) s.d Desember 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,37 T atau sekitar 450 Miliar lebih per tahun. Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp26,32 triliun. Sedangkan tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp24,57 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan pada sambutannya, bahwa pemerintah mendukung penuh seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan program tiga juta rumah yang diperuntukkan bagi rakyat. ”Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan Penandatanganan SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Mempercepat, mempermudah, dan mempermurah masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau,” jelas Maruarar Sirait.
Selain itu, Menteri Ara juga menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh BP Tapera. “Hari ini BP Tapera sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan yang berperan aktif dalam mensukseskan Program 3 Juta Rumah, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera tahun 2025 bersama para Bank Penyalur, sekaligus berkomitmen bersama sukseskan 3 Juta Rumah ini dengan Bank Penyalur, dan Asosiasi Pengembang Perumahan, kolaborasi yang sangat baik sebagai salah satu wujud gotong royong untuk mewujudkan program tiga juta rumah untuk rakyat, ” tambah Menteri Ara.
Menteri Ara juga menghimbau bagi para perbankan dan asosiasi pengembang perumahan agar bersaing secara sehat untuk dapat menyalurkan pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Kita selalu mendukung kemanfaatan bagi rakyat, negara, dan juga pelaku usaha. “Koordinasi dan juga terobosan baru antara Kementerian dan Lembaga pemerintah, perbankan dan seluruh stakeholder perumahan diperlukan untuk membantu dan membuat kebijakan membuat harga lebih murah dengan izin yang cepat,” tambah Menteri Ara.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa, tahun 2024, BP Tapera telah berhasil menyelesaikan target penyaluran dana FLPP sebesar 166 ribu unit rumah dan menyelesaikan penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit. “Diluar target tersebut, BP Tapera mampu melakukan penambahan penyaluran dana FLPP sebanyak 300 unit dari pengembalian pokok. Untuk itu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Penyalur atas upayanya sejauh ini dan juga kontribusi dari pengembang perumahan. Kolaborasi apik ini semoga tetap terjalin hingga tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan program 3 juta rumah,” ungkap Heru Pudyo Nugroho optimis. Selain itu, di tahun 2024 ini, BP Tapera telah berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan Tapera sejumlah 5.940 unit rumah senilai Rp990,218 miliar.
“Perjanjian Kerjasama dan deklarasi komitmen bersama ini merupakan upaya meningkatkan transparansi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dan percepatan proses realisasi KPR FLPP di Januari 2025. Selain itu momen ini merupakan upaya utk percepatan penyaluran di Januari 2025, ” jelas Heru.
Mewakili Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menyampaikan bahwa Pemerintah telah memberikan dukungan yang beragam untuk pembangunan di sektor perumahan, baik melalui anggaran belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), Pembiayaan, maupun belanja Perpajakan. Selain itu, terdapat Program FLPP yang merupakan suatu terobosan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap kredit pembiayaan perumahan.
“Sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah berhasil membiayai lebih dari 1,5 juta unit rumah bagi MBR. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP sebesar Rp125,6 triliun dalam bentuk dana bergulir yang disalurkan melalui BP Tapera bekerja sama dengan Bank Penyalur dan dukungan Pemerintah menyediakan likuiditas porsi perbankan melalui PMN kepada PT SMF,” jelas Rionald Silaban. Rionald juga berharap nilai outstanding pembiayaan yang cukup besar dalam program FLPP dapat dioptimalkan menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN. “Hal ini membutuhkan kombinasi kebijakan, pembiayaan, dan kemitraan yang solid, serta pengawasan yang andal dan efektif,” tambah Rionald.
Selain itu, pada kesempatan ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, juga menyampaikan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada pemangku kepentingan di ekosistem pembiayaan perumahan untuk bisa mewujudkan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. “OJK mendukung penuh program tiga juta rumah dan siap untuk melakukan sosialisasi bagi generasi muda untuk lebih aware terhedap pinjaman online (paylater) yang saat ini sedang marak agar dapat memanfaatkan kredit pembiayaan perumahan tanpa terhalang skor kredit SLIK OJK yang buruk,” jelas Friderica Widyasari Dewi. Dalam mewujudkan program tiga juta rumah untuk masyarakat tentunya dibutuhkan komitmen, sinergi, kolaborasi, kebersamaan dan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder untuk mendorong pengembangan perumahan berkelanjutan. Pembelajaran (lesson learned) atas implementasi program selama ini perlu menjadi bahan penyempurnaan. Pengembangan dari skema-skema yang sudah ada maupun inovasi untuk skema baru perlu didorong untuk dapat segera diimplementasikan.
