Menteri PKP Maruarar Sirait Panggil Bos Developer Perumahan, Siap-siap Diaudit BPK

Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil sejumlah asosiasi di bidang perumahan hingga pengembang atau developer di sektor perumahan.

Pertemuan ini menindaklanjuti temuan-temuan jajaran Kementerian PKP terkait rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak layak huni di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

Menteri Ara mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mengaudit developer nakal di sektor perumahan.

Ia terlihat berang begitu menyaksikan ada rumah bersubsidi namun kondisi keramiknya dalam kondisi retak-retak.

Selain itu, ada pula temuan saluran air yang tidak menampung lagi hingga meluber ke jalan. Ada juga rumah bersubsidi tidak laku, yang kondisinya sudah ditumbuhi semak belukar.

“Siapa yang tidak berani diaudit oleh BPK, silakan berdiri,” kata Menteri Ara di ruang rapat kantornya, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Ara mengingatkan pihak developer, seharusnya rumah subsidi yang dibangun dengan dana APBN harus dibangun sebaik mungkin sehingga layak dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara juga meminta pihak developer menyanggah bukti-bukti yang dimiliki oleh Kementerian PKP terkait temuan rumah subsidi tidak layak huni tersebut.

“Silakan kita adu data, kalau anda juga punya data,” katanya.

Sebagai informasi, Program Tiga Juta Rumah per tahun merupakan salah satu yang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini akan menyasar pembangunan di kawasan perkotaan, pedesaan, dan pesisir.