Sakawarta, Jakarta – Perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyampaikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi kepada pihak Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), yang telah ditandatangani oleh 458 akademisi dan ekonom profesional Indonesia di dalam dan luar negeri.
“Kami menyampaikan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran dan permasalahan terkait tata kelola, prioritas institusi, hingga strategi investasi Danantara yang tercermin dalam berbagai desakan yang kami ajukan. Hasil diskusi hari ini belum menjawab banyak kekhawatiran ini,” ujar Rizki Nauli Siregar, salah satu perwakilan AEI dalam keterangan resmi pada Sabtu (22/11/2025).
Adapun Tujuh Desakan Darurat Ekonomi di antaranya:
1. Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.
2. Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Kejaksaan Agung, serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.
3. Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.
4. Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
5. Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
6. Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara.
7. Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.
Adapun perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) memenuhi undangan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada Selasa (18/11/2025).
Aliansi Ekonom Indonesia diwakili oleh delapan ekonom di antaranya Jahen F. Rezki, Lili Yan Ing, Mervin Goklas Hamonangan, Milda Irhamni, Rizki Nauli Siregar, Talitha Chairunissa, Teuku Riefky, Yose Rizal D. Hadir menerima perwakilan AEI dari Danantara Indonesia di antaranya Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, Reza Yamora Siregar, Heikal Ruslan, Krizia Darius Liauw, dan Michael Reza Say.
