BP Tapera dan Kementerian PKP Solid Tangani Backlog Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
Sakawarta, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam audiensi bersama sejumlah kepala daerah guna memperkuat kolaborasi penanganan backlog perumahan dan penataan kawasan permukiman kumuh.
Heru mengungkapkan, agenda pembahasan mencakup penataan kawasan kumuh, sosialisasi rumah subsidi, penguatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor Perumahan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Hingga dukungan pembiayaan melalui program ‘Mekaar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Melawan Rentenir’,” kata Heru dalam keterangan resmi dikutip Rabu (25/2/2026).
Heru menerangkan, seluruh program tersebut direncanakan untuk disosialisasikan lebih lanjut di wilayah Kepulauan Riau khususnya Batam, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
Heru pun menegaskan komitmen BP Tapera untuk terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mempercepat penanganan backlog perumahan.
“Sinergi pembiayaan dan dukungan kebijakan diharapkan mampu mendorong pemerataan akses rumah layak huni sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara berkelanjutan,” ucapnya.
Heru menegaskan, pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyinergikan program pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Adapun pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Menteri PKP, Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta, yang turut dihadiri oleh Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo beserta jajaran Direktur Kementerian PKP.
Lalu, sejumlah tamu undangan yang hadir dalam pertemuan ini di antaranya Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau Meireza Endipat Wijaya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad–Li Claudia Chandra, Gubernur Jambi Al Haris, serta Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid.
