Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong percepatan penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta perluasan akses pembiayaan bagi pekerja non-fix income.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan sharing session tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) Dana Bendahara Umum Negara (BUN) Triwulan III Tahun 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat (7/11/2025).
Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204 Tahun 2021, yang sehari sebelumnya diawali dengan kunjungan lapangan ke empat perumahan subsidi di Banyuwangi, yakni Perumahan Sonas Klatak Raya, Adi Mas Sobo, Diamond 2 Baru, dan Graha Pesona.
Hadir dalam kegiatan monev yang dilanjutkan esoknya dengan sharing session dengan pwmbicara antara lain Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam, Pejabat Fungsional Dit. SMI-DJPb Kemenkeu Bayu Aji Bandoro, Direktur Bisnis PT Sarana Multigriya Finansial Heliantopo, Kepala Divisi Pengelolaan Investai Pemerintah BP Tapera Rondi Pramuda sebagai Moderator serta Tantra Rifai, Kasubdit Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan, yang mengikuti secara daring.
Turut terlibat para mitra strategis seperti Bank BTN, BTN Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank BRI, dan Bank BNI, serta pengembang perumahan penerima kunjungan lapangan.
Menurut Doddy, sejak tahun 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga 31 Oktober 2025, realisasi FLPP tercatat mencapai Rp177,6 triliun, dengan 115.056 unit di antaranya tersalurkan di Provinsi Jawa Timur.
“Tahun ini target FLPP meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit, naik hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan DIPA BUN setiap tahun menjadi bukti bahwa FLPP merupakan program prioritas nasional lintas pemerintahan,” ujar Doddy dalam keterangannya pada Senin (10/11/2025).
Per 7 November 2025, realisasi FLPP baru mencapai 219.232 unit. Doddy mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah dan persetujuan KPR agar target dapat tercapai dalam sisa waktu dua bulan.
Ia juga menyoroti rendahnya porsi pekerja non-fix income dalam penyaluran FLPP yang baru mencapai 13,03%. Padahal, berdasarkan data BPS, kelompok ini mencapai 20,74% dari total angkatan kerja Jawa Timur.
“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujarnya.
Hasil monev juga menunjukkan masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima FLPP serta keterhunian yang baru mencapai 93%. Doddy meminta para pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR mendapatkan hunian yang layak.
Sementara itu, Kakanwil DJPb Jawa Timur Saiful Islam menyoroti sejumlah kendala di lapangan, di antaranya proses perizinan PBG yang rumit dan BPHTB yang belum seragam di tiap daerah. Dari sisi perbankan, integrasi sistem aplikasi (SiKasep, SiKumbang, SiAki) dinilai perlu agar proses verifikasi calon debitur lebih efisien.
“Tantangan ini tidak boleh hanya diidentifikasi, tapi harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis dan terobosan bersama,” ujar Saiful.
Kegiatan sharing Session ini diakhiri dengan Kesimpulan oleh Moderator, bahwa seluruh ekositem perumahan mesti berkoordinasi secara regular, kegiatan Monev dan Sharing Session ini merupakan stimulus agar Bank, Pengembang dan Pemda di Daerah selanjutnya menggelar rapat korrdinasi untuk membahas kebutuhan, kendala dan realisasi perumahan di provinsi Jawa Timur, khususnya Banyuwangi serta penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program FLPP di masa mendatang.