Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dan Sosialisasi FLPP yang diselenggarakan di Universitas Udayana, Jimbaran, Bali.
Acara ini merupakan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai langkah memperluas akses pembiayaan terjangkau bagi masyarakat serta sektor usaha perumahan.
Sebagai pengelola dana Tapera dan penyelenggara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BP Tapera menegaskan dukungannya terhadap perluasan pembiayaan perumahan nasional, khususnya melalui sinergi antara KPP dan FLPP untuk menjangkau segmen masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha perumahan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa skema FLPP terus didorong untuk memberi kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh rumah layak dan terjangkau.
Adapun kolaborasi dengan Kementerian PKP dan perbankan, termasuk BRI, menjadi kunci peningkatan kualitas penyaluran pembiayaan.
“KPP dan FLPP merupakan dua instrumen penting dalam percepatan pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. BP Tapera memastikan bahwa penyaluran FLPP berjalan tepat sasaran, sekaligus mendukung perluasan akses pembiayaan murah bagi UMKM dan pelaku sektor perumahan melalui kebijakan KPP,” kata Komisioner BP Tapera saat memberikan paparan dikutip Selasa (25/11/2025).
BP Tapera juga mengapresiasi tingginya antusiasme UMKM Bali yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah, serta menegaskan bahwa integrasi kebijakan KPP FLPP akan membantu memutus praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini menjerat pelaku usaha kecil.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa negara hadir melalui KPP untuk menyediakan pembiayaan aman dan terjangkau, baik untuk sektor usaha perumahan maupun UMKM.
“KPP hadir untuk membuka akses pembiayaan murah dan aman bagi toko bangunan, kontraktor, dan pengembang dengan subsidi bunga 5%. Untuk UMKM, KPP dapat digunakan untuk membangun, membeli, dan merenovasi rumah dengan bunga 6%. Ini jauh lebih ringan daripada pinjam ke rentenir,” ujar Maruarar.
Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa kebutuhan hunian di Bali masih sangat besar.
“Kami memiliki backlog kepemilikan 32.000 unit rumah dan backlog RTLH sekitar 22.000 unit. Kami mohon bisa dibantu lebih banyak,” ucap Koster.
Ia menargetkan penyelesaian RTLH dalam lima tahun, serta berharap implementasi Program 3 Juta Rumah berjalan lebih progresif di Bali.
Kepala KSP Muhammad Qodari menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari komitmen pemerintah terhadap pemerataan ekonomi.
“Bagi Presiden Prabowo Subianto, apa yang dikerjakan Pak Maruarar bukan hanya pembangunan semata, tetapi keberpihakan kepada keadilan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Kegiatan dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari, Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster, serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dan diikuti oleh 300 debitur mikro perumahan binaan Permodalan Nasional Madani (PNM).