Sakawarta, Jakarta – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa guna membahas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam program pembiayaan perumahan.
Heru menyebut, pertemuan yang dilakukan di Ruang Rapat Menteri Keuangan pada Selasa (21/10/2025) tersebut menjadi upaya tindak lanjut atas data dan informasi yang diperoleh BP Tapera di lapangan, serta diskusi yang telah dilakukan bersama mitra kerja yaitu Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan di berbagai daerah.
“Di mana SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu tantangan dalam proses verifikasi kelayakan calon debitur penerima dana bantuan pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dilakukan oleh Bank Penyalur FLPP,” kata Heru dalam keterangan resmi dikutip Jumat (24/10/2025).
Heru menjelaskan, kecenderungan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkendala akan Non Performing Loan (NPL) akibat Kredit Konsumtif berpengaruh pada SLIK.
“OJK yang kemudian memberikan konsekuensi pada bank penyalur untuk mempertimbangkan lolos atau tidaknya kelayakan sebagai calon debitur,” katanya.
Sebelumnya, BP Tapera telah menyampaikan perihal tersebut kepada OJK sejak 5 Agustus 2025, terhitung per 1 Januari 2022 sampai dengan 4 Agustus 2025, terdapat 111.258 data debitur yang tidak diproses oleh pihak bank penyalur lebih dari dua bulan.
Dimana disampaikan lebih lanjut bahwa masih dapat tedapat calon Penerima FLPP yang sudah berstatus lolos subsidi checking namun belum dilakukan follow up oleh pihak Bank Penyalur.
“Hal tersebut berpotensi menyebabkan calon Penerima FLPP yang sebelumnya berminat mengajukan FLPP menjadi tidak berminat dikarenakan proses waktu tunggu dari pihak Bank Penyalur,” kata Heru.
Pihak OJK kemudian menanggapi dari data yang disampaikan oleh BP Tapera terkait dengan informasi data calon Penerima FLPP, sebanyak 103.297 atau 92,84% berasal dari Bank Himbara dan BSI.
Lebih lanjut pihak OJK merinci dari data tersebut, sebanyak 5.632 calon debitur telah direalisasikan pencairannya dan 36.404 calon debitur akan ditindaklanjuti oleh Bank Penyalur. Sedangkan secara eksplisit penolakan karena status SLIK Adalah sebanyak 3.299.
Selain data tersebut di atas, BP Tapera juga mengumpulkan data secara manual terkait permasalahan SLIK dari pengembang dan bank di lapangan, dan terkumpul data sebanyak 13.321. Dari jumlah tersebut terdapat permasalahan SLIK (status Kol 2 sd Kol 5) sebanyak 5.146.
Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil analisis dengan OJK, data pembangunan rumah, data demand, dan upaya lebih besar dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan, target 350 ribu unit rumah FLPP masih optimis untuk dicapai.
“Potensi capaian meliputi tindak lanjut data analitik 57.644 unit, ready stock hingga akad 46.583 unit, tambahan dari kegiatan pemasaran di daerah potensial 9.000 unit, serta antrian proses di SiKasep sebanyak 33.635 unit. Sehingga total keseluruhan potensi capaian diproyeksikan mencapai 354.200 unit rumah subsidi,” ujarnya.
Lebih lanjut Heru Pudyo Nugroho mengajukan usulan kebijakan kepada pemerintah. Pertama, bagi kreditur yang masih eksis dan nasabah mampu melunasi tunggakan, agar status SLIK OJK dapat diperbarui menjadi lunas, sehingga pengajuan KPR FLPP dapat segera diproses oleh Bank Penyalur.
Kedua, bagi kreditur yang sudah tutup maupun tidak eksis, diperlukan kebijakan relaksasi atau pemutihan tunggakan sampai batas nilai tertentu.
Atas paparan yang disampaikan oleh Heru Pudyo Nugroho, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas upaya BP Tapera dalam mengoptimalkan penyaluran FLPP dan mendukung akselerasi sektor perumahan nasional.
Purbaya Yudhi Sadewa juga memberikan arahan agar BP Tapera memperkuat basis data tolakan SLIK OJK dengan klasifikasi nilai tunggakan yang lebih detail dan signifikan sebagai dasar kuat untuk mengusulkan relaksasi kebijakan pemutihan tunggakan bagi calon debitur MBR.
Lebih lanjut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar BP Tapera terus mengoptimalkan realisasi penyaluran FLPP hingga 350.000 unit rumah pada 2025.
Sebagai informasi, BP Tapera dalam menyalurkan FLPP, per 22 Oktober 2025, telah mencapai 204.978 unit rumah senilai Rp25,44 Triliun. Sehingga capaian penyaluran FLPP yang dilakukan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga saat ini Adalah sebanyak 860.278 unit rumah senilai Rp101,48 Triliun.
