Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendampingi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah Bantul, Yogyakarta.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho hadir langsung bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengunjungi tiga perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yaitu De Ba-Li Garden, Griya Asri Sendangsari, New Bukit Tentrem di Yogyakarta, Jumat (28/2/2025).
Dalam kunjungan dan dialog bersama penghuni dan para stakeholder bank dan pengembang terkait, Kementerian PKP bersama BP Tapera mendengar langsung kendala hunian yang terjadi di Yogyakarta, salah satunya yaitu keselarasan antara sisi supply and demand.
“Di mana masyarakat cenderung menghendaki rumah/hunian di tengah perkotaan dan hal tersebut dirasa sulit bagi para pengembang,” kata Heru dikutip dari rilis pers resmi di Jakarta, Sabtu (1/3/2025).
Selain itu, ia mengungkapkan, pengurusan perizinan menjadi salah satu kendala bagi para pengembang dan berdampak pada proses kepemilikan hunian bagi masyarakat.
Heru menuturkan, kualitas rumah subsidi menjadi prioritas bagi pemerintah. Sebab, rumah adalah tempat bertumbuh bagi calon generasi bangsa.
“Rumah itu harus layak huni dan berkualitas. Diharapkan nantinya akan lahir penerus bangsa yang berkualitas,” kata Heru.
Komisioner Heru memastikan, pemerintah dalam menjalan program tiga juta rumah tidak hanya melihat pada kuantitas, tetapi juga kualitas.
Salah satu penghuni rumah subsidi bernama Sari mengatakan, dirinya berharap rumah subsidi yang dihuninya ini dibangun secara berkualitas agar nyaman ditempati para penghuninya.
Ia mengaku mencicil rumah setiap bulan senilai Rp1,3 juta dengan masa tenor 13 tahun.
Heru memastikan komitmen pemerintah untuk memberikan rumah layak huni, terjangkau, dan berkualitas kepada Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, hal ini akan terus digencarkan ke depannya.
Ia mengungkapkan, jumlah penyaluran rumah oleh BP Tapera sebagai operator investasi pemerintah (OIP) untuk FLPP, terhitung sejak pemerintah baru era Prabowo Subianto–Gibran per 20 Oktober-28 Februari 2025.
“BP Tapera telah menyalurkan rumah subsidi FLPP sebanyak 117.334 unit rumah,” ucap Heru.
“Terdiri dari rumah subsidi yang berada dalam proses bangun dan akad sebanyak 70.100 unit rumah dan realisasi penyaluran KPR Bersubsidi sebanyak 47.234 unit rumah subsidi,” ujar dia lagi merincikan.
Sedangkan realisasi KPR Subsidi periode 1 Januari -28 Febaruari 2025 totalnya mencapai 71.179 unit rumah.
“Terdiri dari data proses bangun sampai dengan akad tercatat sebanyak 59.749 unit rumah subsidi dan realisasi KPR FLPP terhitung 1 Januari-28 Februari 2025 sebanyak 11.430 unit rumah subsidi,” kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.