‎Dampak Ekonomi Bila Presiden AS Donald Trump Serang Iran

Sakawarta, Jakarta – Apakah serangan Amerika Serikat (AS) era Presiden Donald Trump ke Iran benar benar tinggal menunggu jam, dan kalau itu terjadi, seberapa mahal dunia harus membayar lewat harga minyak

Pertanyaan ini penting karena pasar energi bekerja seperti termometer psikologi. Bahkan, sebelum satu pun fasilitas minyak tersentuh, cukup dengan sinyal militer, pernyataan keras pemimpin negara, atau berita evakuasi personel, harga minyak bisa bergerak tajam eldan justru di situlah masalahnya.

Ketika sebuah kemungkinan perang menjadi “premi risiko” yang dibeli dan dijual setiap menit, ekonomi dunia ikut berputar di atas rumor.

Masalah yang perlu dirumuskan sederhana tetapi dampaknya luas.

Pertama, apakah ancaman serangan akan mengganggu pasokan minyak dan gas secara fisik atau hanya menambah ketakutan sementara.

‎Kedua, bagaimana China dan Rusia akan merespons, karena keduanya bukan hanya pemain geopolitik, melainkan juga pemain energi dan diplomasi global.

‎Ketiga, bagaimana gelombang itu menyeberang ke ekonomi dunia dan akhirnya ke Indonesia, melalui kurs, inflasi, APBN, dan daya beli.

‎‎Kita perlu membaca isu ini bukan sebagai hitam putih perang atau damai, melainkan sebagai spektrum eskalasi.

‎Di setiap tingkat eskalasi, jalur transmisi ke harga minyak, ke inflasi global, lalu ke kebijakan moneter dan fiskal, akan berbeda.

Dengan cara itu, publik bisa memahami bahwa yang menakutkan bukan hanya ledakan, tetapi ketidakpastian yang menumpuk dan mengubah perilaku pasar, pelaku usaha, dan pemerintah.

*Selat Hormuz sebagai Keran Dunia*

‎Bayangkan ekonomi global sebagai rumah besar dengan dapur industri raksasa. Minyak adalah gas elpiji yang menyalakan kompor.

‎Selat Hormuz adalah keran utama yang mengalirkan bahan bakar itu dari gudang ke dapur.

‎Selama keran itu terbuka lancar, harga gas mungkin naik turun, tetapi masih bisa diprediksi.

‎Begitu keran itu tersendat, meski hanya sesaat, kepanikan terjadi. Orang bukan hanya membeli karena butuh, tetapi membeli karena takut tidak kebagian.

‎Inilah sebabnya wilayah Teluk Persia memiliki dampak yang jauh melampaui angka produksi satu negara.

‎Banyak estimasi internasional menempatkan Selat Hormuz sebagai jalur seperlima sampai seperempat perdagangan minyak global lewat laut, dan juga jalur yang sangat penting bagi perdagangan LNG dunia.

‎Maka, pasar tidak menunggu bukti penutupan total. Cukup ada insiden terhadap kapal, kenaikan premi asuransi, atau pengetatan keamanan yang memperlambat arus, biaya energi global ikut terdorong.

‎Di sisi lain, Iran sendiri tetap relevan sebagai pemasok. Ekspor Iran dalam beberapa tahun terakhir sering disebut berada di kisaran lebih dari satu juta barel per hari, dengan porsi terbesar mengalir ke China.

‎Ini artinya, gangguan terhadap ekspor Iran bukan hanya cerita tentang berkurangnya pasokan global, tetapi juga cerita tentang bagaimana importir besar menata ulang sumber pasokannya secara cepat, biasanya dengan membayar lebih mahal.

Namun, yang paling menentukan bukan data teknis per sumur atau per terminal. Yang menentukan adalah persepsi risiko.

Di sinilah kita memahami mengapa dalam beberapa episode terbaru, harga minyak bisa turun ketika pernyataan pemimpin AS dianggap meredakan ketegangan, dan bisa naik ketika narasi eskalasi menguat.

Pasar energi hari ini adalah panggung di mana geopolitik dan psikologi bertemu, lalu mempengaruhi tagihan listrik rumah tangga di Jakarta, pabrik di Guangdong, dan ongkos logistik di Rotterdam.

‎*China dan Rusia: Retorika Keras, Kalkulasi Dingin*

‎Jika serangan AS benar terjadi, respons China hampir pasti keras dalam pernyataan, tetapi berhitung dalam tindakan.

Beijing biasanya menempatkan diri sebagai pendukung stabilitas, penolak penggunaan kekuatan sepihak, dan pendorong penyelesaian lewat PBB serta diplomasi.

‎‎Nada ini konsisten dalam berbagai krisis Timur Tengah. Kepentingannya jelas: China adalah importir energi raksasa.

‎Gangguan di Teluk bukan hanya membuat biaya impor naik, tetapi juga mengganggu kepastian pasokan yang dibutuhkan industri dan pertumbuhan.

‎Karena itu, sambil mengutuk dan mendesak de eskalasi, China kemungkinan mempercepat langkah-langkah yang sudah biasa mereka lakukan saat risiko meningkat yakni mengamankan pasokan dari sumber alternatif, mengoptimalkan cadangan strategis, dan menegosiasikan kontrak baru.

‎Dalam bahasa sederhana, China akan berdiri di podium untuk menyerukan damai, sambil memastikan tangki cadangannya penuh.

‎Rusia juga akan mengecam AS, mungkin lebih tajam, karena ada keuntungan strategis dalam narasi bahwa Barat bertindak di luar aturan.

Tetapi Rusia juga pemain energi. Ketika harga minyak naik, penerimaan negara produsen membaik.

‎Ini bukan berarti Rusia menginginkan perang tanpa batas, tetapi artinya insentifnya berbeda dari negara importir.

‎Rusia cenderung memainkan dua jalur: dukungan politik kepada Iran dan penguatan posisi tawar di panggung internasional, sembari membuka ruang mediasi yang menguntungkan kepentingan strategisnya sendiri.

‎Dalam situasi seperti ini, Rusia sering muncul sebagai pihak yang menawarkan “jalan keluar”, tetapi jalan keluar yang sekaligus memperbesar leverage.

‎Kombinasi China dan Rusia pada akhirnya membentuk pagar diplomatik bagi Iran, tanpa harus berubah menjadi konfrontasi langsung dengan AS.

‎Bagi pasar minyak, pesan pentingnya adalah de eskalasi mungkin didorong keras secara retorik, tetapi prosesnya tidak otomatis cepat. Dan selama jeda ketidakpastian itu berlangsung, premi risiko bisa bertahan.

‎*Gelombang ke Ekonomi Global*

Ketika minyak dan gas naik, dunia menghadapi pajak tak terlihat.

Bukan pajak yang dipungut negara, tetapi pajak yang dipungut oleh realitas biaya energi. Inflasi energi merembet ke ongkos transportasi, biaya produksi, harga pangan, dan akhirnya upah.

‎‎Negara-negara yang sedang berusaha menurunkan inflasi akan menghadapi dilema. Bank sentral yang ingin memangkas suku bunga bisa menunda.

‎Dunia usaha menahan ekspansi karena biaya tidak pasti. Pasar keuangan masuk mode menghindari risiko, dana bergerak ke aset aman, dan mata uang negara berkembang tertekan.

Kalau eskalasi menyentuh jalur LNG, dampaknya bisa terasa lebih tajam di negara yang bergantung pada impor gas.

‎Kita belajar dari beberapa tahun terakhir bahwa gas bukan hanya komoditas energi, tetapi juga komoditas politik.

Ketika pasokannya terganggu, negara berebut kontrak, dan harga menjadi lebih sensitif daripada biasanya.

‎Yang sering luput adalah efek turunan dari logistik. Konflik meningkatkan premi asuransi, mengubah rute pelayaran, dan memperpanjang waktu pengiriman.

Dalam ekonomi global yang rapuh, tambahan biaya dan keterlambatan kecil saja dapat mengganggu rantai pasok, apalagi untuk komoditas strategis.

‎*Indonesia di Persimpangan Harga dan Anggaran*

Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak adalah ujian ganda. Kita bukan lagi eksportir neto minyak.

Artinya, ketika harga minyak dunia naik, tagihan impor energi membengkak, dan tekanan terhadap rupiah meningkat.

Rupiah yang melemah kemudian membuat impor semakin mahal. Ini lingkaran yang dikenal oleh banyak negara importir energi.

‎Pada saat yang sama, Indonesia punya realitas kebijakan publik: harga energi domestik tidak sepenuhnya mengikuti pasar.

Ada subsidi, ada kompensasi, ada pertimbangan stabilitas sosial. Ketika minyak naik, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah nyaman.

‎Menahan harga berarti beban fiskal naik dan ruang belanja untuk program lain menyempit. Menyesuaikan harga berarti inflasi naik dan daya beli tertekan. Di sinilah isu energi selalu menjadi isu politik sekaligus ekonomi.

‎Ada perkembangan yang memberi sedikit bantalan, misalnya peningkatan kapasitas dan kualitas kilang di dalam negeri yang dapat mengurangi impor produk BBM tertentu, serta kebijakan biodiesel yang memperbesar porsi substitusi diesel fosil.

‎Tetapi bantalan ini tidak otomatis meniadakan risiko. Ia hanya mengurangi kecepatan hantaman, bukan menghilangkan gelombang.

‎Untuk masyarakat, dampaknya terasa pada harga transportasi, harga bahan pokok, dan biaya usaha.

‎Untuk dunia usaha, ketidakpastian harga energi memukul perencanaan. Untuk pemerintah, volatilitas energi menjadi ujian kredibilitas kebijakan: seberapa cepat dan tepat pemerintah mengalihkan bantuan kepada kelompok rentan tanpa membuat anggaran jebol.

‎*Menjahit Ketahanan: Apa yang Harus Dilakukan*

‎Kesimpulan saya sederhana. Dalam krisis energi yang dipicu geopolitik, yang paling berharga bukan kemampuan menebak apakah serangan benar terjadi, tetapi kemampuan menyiapkan respons untuk berbagai skenario.

‎Pertama, Indonesia perlu memperkuat disiplin manajemen risiko energi. Ini mencakup pemantauan intensif terhadap indikator pasar dan geopolitik, serta penggunaan instrumen lindung nilai yang terukur untuk sebagian kebutuhan impor strategis.

‎Banyak negara melakukan ini bukan untuk berspekulasi, melainkan untuk mengurangi guncangan APBN dan neraca pembayaran.

‎Kedua, desain subsidi harus semakin tepat sasaran. Ketika harga minyak naik karena faktor eksternal, kebijakan yang paling adil adalah melindungi kelompok rentan, bukan menebalkan konsumsi seluruh populasi.

‎Bantuan tunai yang terarah, transportasi publik yang lebih efisien, serta kebijakan harga yang transparan dapat mengurangi beban sosial tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.

‎Ketiga, percepatan diversifikasi energi harus diperlakukan sebagai strategi keamanan nasional, bukan sekadar agenda lingkungan.

‎Biodiesel, efisiensi energi industri, elektrifikasi transportasi yang masuk akal, dan peningkatan produksi domestik yang realistis adalah cara mengurangi ketergantungan pada keran global yang mudah tersendat.

‎Keempat, diplomasi ekonomi harus proaktif. Indonesia bukan pemain militer di Teluk, tetapi Indonesia punya kepentingan besar pada stabilitas.

‎Suara negara besar di Asia Tenggara yang konsisten menyerukan de eskalasi, mendukung jalur diplomasi, dan membangun kerja sama energi regional dapat menambah bobot stabilitas, meski tidak menentukan hasil konflik.

‎Pada akhirnya, publik perlu memahami satu hal. Harga minyak bukan sekadar angka di layar.

‎Ia adalah ringkasan dari ketakutan dan harapan dunia tentang pasokan yang menghidupi mesin ekonomi. Ketika isu “serangan imminent” beredar, yang diuji bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga ketahanan kebijakan publik.

Negara yang mampu mengelola ketidakpastian dengan tenang, cepat, dan adil akan melewati badai dengan kerusakan minimal. Negara yang terpancing panik justru memperbesar biaya krisisnya sendiri.