Kelangkaan BBM di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Apa yang Miss Kali Ini?

Sakawarta, Jakarta – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah bencana Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), apa yang miss kali ini?

Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi jawabannya menentukan cara kita menyelamatkan situasi. Jika yang bermasalah stok, solusinya menambah pasokan. Jika yang bermasalah akses, maka menambah stok di hulu tidak otomatis membuat antrean menghilang di hilir.

Dalam bencana, kekeliruan mendiagnosis masalah sama bahayanya dengan keliru membaca peta saat mencari korban. Kita bisa bergerak, tapi ke arah yang salah.

Dalam beberapa hari terakhir, publik di Sumut menyaksikan fenomena yang berulang setiap bencana: warga mengantre, SPBU tertentu menutup layanan, dan rumor menyebar lebih cepat daripada truk tangki.

Padahal pemerintah dan badan usaha menyatakan pasokan aman. Di sinilah masalah kebijakan publik muncul. Di satu sisi ada klaim “stok tersedia”, di sisi lain ada pengalaman warga “BBM sulit didapat”. Dua kenyataan itu bisa sama sama benar, tetapi berada di tempat yang berbeda.

Saya ingin mengusulkan cara pandang yang lebih lurus: dalam bencana, BBM bukan semata komoditas energi. BBM adalah alat bertahan hidup. Ia menggerakkan ambulans, alat berat, genset, perahu evakuasi, kendaraan logistik, sampai dapur umum.

Ketika BBM tersendat, yang macet bukan hanya kendaraan, tetapi juga denyut layanan dasar. Karena itu, kebijakan BBM di daerah bencana seharusnya diperlakukan seperti kebijakan pangan darurat: prioritas, terukur, dan dikomunikasikan dengan jelas.

Masalahnya bisa dirumuskan begini: mengapa ketersediaan BBM terasa rapuh justru saat kebutuhan paling mendesak, dan apa yang harus diperbaiki agar distribusi tetap mengalir ketika infrastruktur runtuh?

Untuk mempermudah, bayangkan rantai BBM seperti sistem air bersih. Kita bisa punya bendungan penuh, tetapi jika pipa ke rumah warga bocor atau tertimbun longsor, air tetap tidak keluar dari keran. Bendungan itu adalah terminal atau depo yang stoknya disiapkan.

Pipa itu adalah jalur distribusi, truk tangki, akses jalan, listrik SPBU, dan koordinasi lapangan. Kelangkaan di titik konsumsi sering bukan tanda bendungan kering, melainkan pipa tercekik.

Di Sumut, jenis bencana seperti banjir dan longsor membuat “pipa” ini rentan. Jalan putus, jembatan rusak, jalur pantai barat dan kawasan Tapanuli, Tarutung, sampai akses ke Sibolga dapat terganggu. Pemerintah melaporkan upaya pembukaan kembali ruas jalur yang sebelumnya tertutup, misalnya pekerjaan alat berat untuk membuka puluhan kilometer ruas Tarutung Sibolga. Ini memberi petunjuk jelas bahwa hambatan utama ada di akses.

Di saat yang sama, ada laporan operasional bahwa sebagian SPBU terdampak bencana, dan layanan belum sepenuhnya normal. Dengan kata lain, stok bisa ada, tetapi titik penyaluran tidak semuanya berfungsi penuh.

Namun, bencana tidak pernah memberi kita kemewahan berfokus pada satu variabel. Selain akses fisik, ada faktor psikologi publik. Ketika orang tidak yakin besok bisa mengisi, mereka mengisi hari ini lebih banyak dari kebutuhan normal. Ini bukan kesalahan warga.

Ini respons rasional terhadap ketidakpastian. Tetapi secara sistem, panic buying mengubah kekurangan sementara menjadi kelangkaan nyata. SPBU yang seharusnya melayani seribu kendaraan, mendadak melayani dua ribu. Stok harian terkuras, antrean memanjang, lalu rumor “BBM habis” menjadi bahan bakar baru bagi kepanikan. Ini lingkaran umpan balik yang harus diputus oleh kebijakan dan komunikasi yang tepat.

Karena itu, saya menilai akar persoalan di daerah bencana Sumut bukan semata “berapa liter tersedia”, melainkan “seberapa cepat liter itu bisa sampai ke lokasi kritis”. Kebijakan harus bergeser dari logika stok menuju logika aliran. Fokusnya bukan menumpuk, tetapi memastikan mengalir.

Di sinilah peran negara dan badan usaha energi harus terlihat dalam tiga hal. Pertama, prioritas penyaluran. Saat bencana, energi harus diperlakukan sebagai layanan esensial. Ada kendaraan yang nyawanya bergantung pada BBM, ada pula yang sekadar ingin menambah cadangan agar merasa aman. Keduanya sama sama manusiawi, tetapi prioritas kebijakan harus jelas.

Distribusi harus memprioritaskan ambulans, relawan, alat berat, kendaraan evakuasi, layanan kesehatan, lalu kebutuhan publik umum. Mekanisme prioritas ini bukan untuk mendiskriminasi warga, melainkan untuk memastikan operasi penyelamatan tidak kalah oleh antrean biasa.

Kedua, mekanisme penyaluran darurat yang adaptif. Kita perlu mengakui bahwa dalam kondisi tertentu truk tangki tidak bisa masuk seperti biasa. Maka opsi alternatif harus tersedia, mulai dari pasokan menggunakan kemasan jeriken untuk titik terpencil, mobil tangki kecil untuk jalur sempit, hingga penempatan cadangan di lokasi yang lebih aman namun dekat dengan area rawan.

Dalam bencana terakhir, ada contoh penyaluran BBM untuk operasional alat berat pembuka akses, yang menunjukkan bahwa metode distribusi bisa dibuat lentur ketika kebutuhan mendesak. Prinsipnya sederhana: pada hari normal kita bicara efisiensi. Pada hari bencana, kita bicara redundansi dan ketahanan.

Ketiga, transparansi informasi dan manajemen ekspektasi. Banyak krisis pasokan di Indonesia bukan lahir dari kekurangan materi, tetapi dari kekurangan informasi tepercaya. Warga berhak tahu SPBU mana yang beroperasi, jam layanan, jenis BBM yang tersedia, dan jalur mana yang sedang dibuka. Informasi harus diperbarui cepat, disebarkan melalui kanal yang dipakai warga, dan disampaikan dengan bahasa yang menenangkan tetapi tidak menutupi risiko.

Dalam konteks ini, keberadaan call center dan kanal layanan khusus untuk instansi adalah langkah yang baik, tetapi enaknya bukan hanya instansi yang punya jalur, warga pun perlu informasi yang mudah diakses. Ketika informasi rapi, kepanikan turun, konsumsi kembali normal, dan aliran pasokan lebih stabil.

Ada satu aspek kebijakan yang sering dilupakan, yakni listrik dan BBM itu saudara kembar saat bencana. SPBU membutuhkan listrik untuk pompa, sistem pembayaran, dan operasional.

Jika listrik padam, SPBU tidak maksimal meski tangki penuh. Karena itu, respons energi wajib terintegrasi. Pemulihan listrik untuk fasilitas strategis, termasuk SPBU utama di jalur distribusi dan titik evakuasi, harus menjadi prioritas bersama.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memainkan peran yang lebih tegas sebagai koordinator ruang. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar saat bencana. Pasar bekerja baik ketika jalan terbuka dan informasi simetris.

Dalam bencana, jalan tertutup dan informasi asimetris. Artinya, koordinasi publik bukan pilihan, tetapi kewajiban. Pemda bersama BPBD dapat menetapkan daftar titik kritis, menentukan rute prioritas untuk truk tangki, menyiapkan pengawalan jika diperlukan, dan menertibkan praktik penimbunan.

Dalam kondisi darurat, aturan jam operasional, pengaturan antrean, hingga pembatasan pembelian per kendaraan bisa menjadi alat sementara untuk menjaga keadilan akses.

Saya juga ingin menekankan prinsip “jangan hanya pulih, tetapi gunakan bencana untuk memperbaiki sistem”. Setiap bencana menawarkan pelajaran. Peta jalur distribusi yang paling sering putus harus diperbarui menjadi peta risiko energi.

SPBU yang berada di zona rawan perlu standar ketahanan yang lebih tinggi, termasuk perlindungan peralatan, rencana operasi saat banjir, dan prosedur pengamanan stok. Terminal atau depo penyangga harus mempertimbangkan skenario terburuk, bukan hanya permintaan rata rata. Ketika kita berbicara ketahanan energi, ukuran keberhasilannya bukan murah di hari normal, tetapi tetap jalan di hari krisis.

Pada akhirnya, isu BBM di daerah bencana Sumut adalah cermin lebih luas tentang tata kelola logistik kita. Di negara kepulauan dengan geografi ekstrem, energi tidak boleh dirancang hanya untuk kondisi normal. Energi harus siap untuk kondisi tidak normal. Ketersediaan bukan sekadar jumlah, tetapi kemampuan menjangkau.

Jadi kembali ke pertanyaan awal: apakah BBM benar benar langka? Jawabannya, tidak selalu. Yang sering langka adalah kelancaran aliran, kecepatan distribusi, dan kejelasan koordinasi. Jika kita memperkuat pipa, maka bendungan yang penuh akan benar benar bermanfaat.

Solusi yang saya dorong jelas: perlakukan BBM sebagai layanan esensial bencana, bangun mekanisme distribusi adaptif dengan rute prioritas dan cadangan dekat lokasi rawan, serta kelola informasi secara transparan agar warga tidak didorong oleh rumor. Dengan itu, kita tidak hanya memadamkan antrean hari ini, tetapi membangun ketahanan untuk bencana berikutnya.