Ekonom: Penghasilan Total Seluruh Anggota DPR Rp162,4 Miliar per Bulan, 1 Tahun Rp1,95 Triliun
5 tahun = Rp9,75 triliun.
Sakawarta, Jakarta – Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Didin S Damanhuri mengungkapkan, penghasilan total anggota DPR RI ialah Rp280 juta per bulan. Dari total Rp230 juta yang didapatkan, lalu ditambahkan pemasukan dari tunjangan perumahan atau tempat tinggal yang mencapai Rp50 juta. Jumlah anggota DPR RI saat ini adalah 580 orang.
”Jadi total seluruh anggota Rp162,4 miliar per bulan,” kata Didin dalam keterangannya dikutip Senin (25/8/2025).
Ia mengasumsikan, dalam satu tahun, maka anggaran yang digelontorkan untuk anggota DPR bisa mencapai Rp1,95 triliun.
”5 tahun = Rp9,75 triliun,” ujarnya.
Didin lantas menyinggung pernyataan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP) Krisdayanti yang beberapa waktu lalu sempat viral.
”Plus tambahan-tambahan menurut Krisdayanti Rp4,2 miliar x 580 x 5 = Rp12,18 triliun, total general Rp21,93 triliun. Anggaran kenaikan penghasilan DPR tersebut notabene disetujui Presiden,” ucap Didin.
Didin pun merasa ada yang tidak beres terkait efisiensi anggaran senilai Rp300 triliun yang diembuskan oleh pemerintah.
”Bukankah berarti efisiensi APBN, untuk membiayai sekaligus hampir menghilangkan check and balance DPR agar protes rakyat atas nasibnya yang terus termarginalisasi gak disuarakan DPR???,” ujarnya.
Menurut Didin, dari angka Rp300 triliun tersebut juga sebagian untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara yang dampaknya jangka panjang.
”Sementara pajak terhadap rakyat dinaikkan, kebutuhan pokok dibiarkan naik, oligarki dibiarkan mendikte elit etc,” kata dia.
Dengan demikian, lanjutnya, dampak dari efisiensi tersebut justru telah membuat merosot daya beli rakyat.
Hal itu karena menurunnya ekonomi perhotelan, transportasi di udara, laut, darat dan seterusnya. Di sisi bersamaan, dengan menambah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dengan efek mutiplier effect, akhirnya membuat sepinya pasar-pasar tradisional maupun pasar modern.
”Gejala rojali, rohan dan seterusnya,” kata dia.
Sementara, Guru Besar Departemen Ekonomi Universitas Andalas Prof. Dr. Syafruddin Karimi mengatakan penghasilan anggota DPR RI tersebut menyingkap jurang ketidakadilan fiskal.
Sebab, Presiden Prabowo Subianto memang menyetujui anggaran tersebut melalui APBN, tetapi bagi rakyat angka itu menghadirkan luka sosial.
”Saat masyarakat dipaksa menanggung kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok, wakil rakyat justru menikmati kenyamanan finansial yang tidak mencerminkan rasa empati fiskal,” kata dia dalam keterangan resmi.
Menurut Syafruddin, privilegium DPR tidak berhenti pada besaran gaji saja. D sisi bersamaan, pajak penghasilan mereka juga ditanggung negara melalui skema tunjangan khusus.
”Konsekuensinya, gaji diterima bersih tanpa potongan, sementara rakyat harus membayar pajak dari penghasilan sendiri. Legalitas aturan ini memang ada, tetapi legitimasi sosialnya hilang. Rakyat melihat wakilnya terlepas dari beban fiskal yang seharusnya memperlihatkan kesetaraan. Di titik ini, DPR gagal memberi teladan dan justru mempertegas jarak dengan masyarakat,” kata Syafruddin Karimi.
