Sakawarta, Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memprediksi demonstrasi memprotes pemerintah Prabowo Subianto yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa waktu belakangan ini bakal semakin meluas alias menasional, di tengah terpaan situasi ekonomi Indonesia yang bisa dibilang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Aksi massa turun ke jalan di sejumlah daerah terus berkecamuk usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang.
Menurut Wijayanto, isi UU TNI sesungguhnya tidak terlalu perlu dikhawatirkan. Tetapi, lanjutnya, yang justru perlu dikhawatirkan adalah proses penyusunannya oleh DPR dan pemerintah yang cenderung tertutup dan tanpa keterlibatan publik yang memadai.
“Ini memperburuk distrust publik kepada Pemerintah yang sudah buruk. Ini juga membuat demo seolah merupakan satu-satunya outlet untuk menyampaikan pendapat, di-saat outlet-outlet lain yang diatur oleh konstitusi justru tertutup rapat,” kata Wijayanto dalam keterangannya dikutip Rabu (26/3/2025).
Ia pun menyoroti Pemerintah Prabowo Subianto seyogianya mengubah cara kerja dan mindset, guna meminimalisir pecahnya skala aksi yang lebih besar lagi di kemudian hari.
“Demo akan semakin menasional dan membudaya, bahkan dengan skala yang lebih besar, karena terjadi proses adaptasi dan habituasi, seolah demo adalah normal, demo besar adalah wajar,” ucapnya.
Wijayanto lantas menyinggung, terlebih saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja, di mana tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat dan diprediksi akan terus menggunung pada tahun 2025 ini.
“Hidup makin sulit, berusaha semakin susah. Intinya, ketidakpuasan publik muncul merata di banyak kalangan dari mahasiswa, pengamat, aktivis, CSO, pengusaha hingga investor,” ujarnya.
Wijayanto pun mengimbau pemerintah rezim Prabowo jangan sampai tutup mata dan tutup telinga, harus melihat realitas nyata yang terjadi di akar rumput sedang tidak baik-baik saja.
“Semoga Pemerintah semakin mau mendengar suara hati rakyat. Jangan justru semakin disconnect dengan rakyat,” tuturnya.
Wijayanto mengaku sangat khawatir, apabila Indonesia mulai dipersepsikan sebagai tempat yang tidak aman sehingga ini dapat berdampak pada ketidakstabilan di dalam negeri.
“Kalau sudah begitu, apapun inisiasi pemerintah termasuk Danantara, hilirisasi, dan lain-lain akan gagal. Dalam situasi resources domestik sulit, kita semakin perlu resources internasional, tanpanya hampir pasti akan gagal,” kata Wijayanto.
