Hasil Pertemuan Menteri Maruarar Sirait, Bos Lippo Group dengan Korban Meikarta

Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara langsung bergerak cepat menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah pembayaran ganti rugi konsumen Apartemen Meikarta yang tak kunjung selesai selama beberapa tahun ini.

Menteri Ara pun mengundang Bos Lippo Group James Riady dan John Riady untuk datang langsung ke Ruang Kerja Menteri PKP di Lantai 21 Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (23/4/2025), sekaligus untuk menemui ratusan korban yang menjadi konsumen Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Jawa Barat.

Menteri Ara juga meminta Bos Lippo James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya Lippo, Menteri PKP juga meminta
Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas
Tri Agung Kristanto untuk ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan berharap media nasional itu ikut memberikan pertanggungjawaban karena menjadi salah satu corong yang mengiklankan Apartemen Meikarta.

“Izinkan saya memimpin pertemuan ini dengan doa. Mari kita berharap kehadiran Tuhan dalam pertemuan ini sehingga bisa pertemuan ini bisa menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip Kamis (24/4/2025).

Setelah berbincang, mereka pun menemui para konsumen Meikarta. Pertemuan berlangsung sekitar 1 jam dan selesai Pukul 17.10 WIB.

Menteri Ara mengakui dirinya memang sudah mengenal baik. Sebab, pernah bekerja juga dengan James Riady sebagai advisor di Siloam dan digaji Rp100 juta per bulan.

Maruarar Sirait bahkan bersedia memberikan seluruh gaji yang diterimanya selama bekerja di Siloam untuk membantu Lippo demi menyelesaikan masalah Meikarta ini.

“Saya menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan yakni 23 Juli 2025 mendatang. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 mendatang sehingga diketahui berapa jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo,” katanya.

Sementara itu, Bos Lippo James Riady siap mendukung kebijakan dan langkah yang diambil oleh Menteri PKP untuk Meikarta.

James juga mengucapkan selamat bertugas kepada Menteri PKP Ara yang terus melaksanakan tugas Presiden Prabowo dalam menjalankan Program Perumahan sebagai ujung tombak keberhasilan bangsa.

Presiden Prabowo memberikan harapan 8 persen pertumbuhan ekonomi dan harapan pasar kuncinya adalah perumahan, di mana setiap pembangunan rumah membuka lapangan pekerjaan.

Sebab, dibangun 4-6 orang, belum dihitung jalan, lingkungan, dan pembangunan sarana prasarana pendukung lainnya.

“Secara pribadi saya lebih banyak kerja di daerah. Namun, enggak ada alasan untuk tidak hadir dan hadir dan saya telepon Menteri PKP bahwa saya hadir,” katanya.

Dirinya mengakui tentu pembangun kota baru tidak mudah dan Lippo Group mendapati 1.001 masalah.

James Riady juga mengucapkan terima kasih bagi konsumen yang telah membayar dan berbagai dukungannya dalam suatu pembangunan kota baru.

James Riady menjelaskan, walaupun tidak bisa mewakili Meikarta sendirian karena bukan menjadi lembaga sendiri, tapi perusahaan. Dirinya siap ikut arahan Menteri PKP agar masalah ini bisa segera selesai dengan baik.

“Pembangunan infrastruktur di Meikarta sudah selesai dan bukan hal kecil. Dari data ada sekitar 16.000 unit hunian di Meikarta yang telah dibangun dan diserahterimakan. Dan tahun ini akan terus dilakukan serah terimakan sebanyak 3.000 unit. Kami akan ikuti arahan Menteri PKP,” katanya.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan, dari data kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sejak dilaunching pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025, tercatat ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin segera mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi.

“Dari 118 tersebut ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan dan sisanya 16 orang belum melengkapi. Dari data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR PKP tercatat jumlah total dana 102 konsumen berjumlah Rp26.855.558.439,” kata Fitrah Nur.