Invest SEA dan KPPOD Sepakat Dorong Investasi Sektor Perikanan dan Ekowisata di Natuna

Sakawarta, Jakarta – Invest SEA dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sepakat mendorong investasi sektor perikanan dan ekowisata di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).

Sebagai informasi, Invest SEA merupakan organisasi nirlaba yang mendorong investasi berkelanjutan di Asia Tenggara.

Kesepakatan Invest SEA dan KPPOD tercapai dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga pengurus Natuna Geopark, berlangsung di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sebagai kepulauan dengan lebih dari 98% wilayahnya merupakan lautan, Natuna memiliki kekayaan hayati laut yang melimpah. Natuna sendiri termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang memiliki estimasi potensi lestari (MSY) mencapai 1.306.379 ton/tahun, dengan jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) sebesar 911.534 ton/tahun.

Direktur Bisnis dan Investasi KKP Catur Sarwanto mengatakan, Natuna memiliki potensi sumberdaya ikan yang cukup besar dengan potensi WPP 711 mencapai 911 ribu ton/tahun.

Adapun potensi budidaya ikan seperti kerapu dan napoleon telah diekspor ke Malaysia, Jepang, dan Singapura. Namun, kata Catur, potensi tersebut belum dijalankan secara optimal.

“Kami berharap pergerakan investasi dapat mengembangkan sektor ini. Kementerian pun saat ini menargetkan investasi sebesar 9 triliun di sektor kelautan dan perikanan, dan Natuna menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk menjalankan investasi tersebut,” kata Catur dikutip dari rilis pers, Rabu (17/7/2024).

Selain keanekaragaman hayati dan kekayaan laut yang melimpah, Natuna juga memiliki potensi unggulan dalam bidang ekowisata dan wisata bahari. Keindahan alam di sana yang masih alami dan belum banyak dikenal dunia, menawarkan peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang unik dan berkelanjutan, mulai dari pantai yang asri hingga air terjun yang menyegarkan, serta pesona gunung dan bukit yang tak kalah indah.

Perwakilan Direktorat Minat Khusus Kemenparekraf Fehmiu Octaviano menyatakan, wisata bahari dan ekowisata yang ada di area Natuna saat ini masih perlu untuk dikembangkan.

Menurut dia, dengan peningkatan kualitas fasilitas seperti homestay dan rumah makan, serta perbaikan infrastruktur dan penurunan harga tiket pesawat, wisatawan akan merasa lebih nyaman untuk berkunjung ke Natuna.

“Jika dipadukan dengan promosi yang efektif, Natuna bisa menjadi salah satu destinasi utama untuk sektor ekowisata di Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya memiliki kekayaan alam yang berlimpah, Natuna juga menawarkan pengalaman wisata geologi dan keanekaragaman geologi yang tinggi di kawasan geosite dalam Geopark Natuna, serta penjelajahan situs bersejarah yang menarik.

Ketua Harian Geopark Natuna Basri mengatakan, kawasan geografis Natuna yang memiliki keragaman dan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang bernilai tinggi membuat Natuna dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang pantas untuk dipromosikan baik dalam skala nasional maupun internasional.

“Demi mengoptimalkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Natuna, khususnya area geopark, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam proses pengembangannya,” ucapnya.

Meski potensinya melimpah, akses menuju Natuna masih terbilang sulit. Menanggapi hal ini, Safrudin selaku Inspektorat Ahli Madya Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan menjelaskan, saat ini Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait dengan melibatkan stakeholder penerbangan akan melakukan pembahasan secara detail mengenai komponen-komponen biaya operasional pesawat Udara.

“Yang memungkinkan untuk disesuaikan dengan kondisi harga-harga saat ini,” katanya.

Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman menambahkan, di era desentralisasi pasca-reformasi, pihaknya berharap sektor swasta lebih optimal berkolaborasi dengan Natuna.

Namun, kata dia, peningkatan investasi masih terkendala regulasi dan birokrasi, seperti perizinan dan infrastruktur.

“Dengan dukungan kementerian dan lembaga terkait, kita bisa merencanakan kebijakan strategis yang lebih sederhana untuk mendukung pertumbuhan di daerah seperti Natuna,” katanya.