Legislator PDIP Putra Nababan Semprot RRI, TVRI dan Antara, Ternyata Ini Penyebabnya

Sakawarta, Jakarta – Komisi VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk meningkatkan kualitas berita yang berkaitan dengan kepentingan publik.
‎
‎Permintaan itu masuk kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan tiga media milik pemerintah itu yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Disampaikan oleh Putra Nababan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
‎
‎Pertama ia menyoroti 3 kantor berita milik pemerintah tersebut yang tak menyorot aspirasi masyarakat yang ramai, yang terjadi beberapa waktu belakangan terutama soal demo dan aspirasi lainnya
‎
‎”Beberapa hari terakhir ini, Ibu Bapak sekalian, terutama dari antara RRI dan TVRI,  kalau kita lihat bagaimana aspirasi masyarakat yang ada sekarang itu justru tidak disuarakan dari media yang Bapak, Ibu kelola gitu ya. Suara masyarakat justru dikelola dan disampaikan oleh media media mereka sendiri bukan disuarakan melalui media-media pemerintah yang padahal anggarannya dari APBN” ujarnya dikutip dari keterangan resmi Minggu (7/9/2025).
‎
‎Putra menekankan, jika 3 media ini juga harusnya melayani masyarakat dan membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya karena 3 media milik pemerintah ini hidup dari uang rakyat.
‎
‎”Dan ingat Ibu Bapak di sini kita semuanya dibayarnya dari pajak. Jadi bukan hanya sekedar memberitakan pernyataan pemerintah atau DPR, tapi juga memberitakan keresahan dan kesulitan yang dialami masyarakat. Itu jangan lupa. Kalau saya lihat di akun sosial media dari tiga lembaga ini yang itu lupa, mohon maaf itu lupa, itu hampir tidak ada. Kalau ada pun antara sedikit lumayanlah mahasiswa ngritik DPR masih masuk Antara. Tapi kalau mahasiswa ngritik DPR atau pemerintah enggak mungkin masuk TVRI sama RRI. Enggak ada kok. Coba buka aja kok takut benar gitu loh,” ujarnya.
‎
‎Menurut Putra, idealnya posisi dari 3 media pemerintah itu tak semata mata hanya menjadi corong pemerintah atau DPR, tapi juga perlu berani dalam memperjuangkan aspirasi rakyat
‎
‎”Nah, ini juga menurut saya positioning pimpinan positioning yang harus diambil dari lembaga-lembaga berita ini. Mereka bukan sebagai hanya toanya pemerintah, toaknya DPR, hanya kerjanya meliput anggota dewan supaya diberitakan, bukan. Tapi betul-betul menjadi mata dan telinga dan suara masyarakat. berani memberitakan tentang kenaikan harga cabe, kenaikan harga beras, minyak, dan lain harus berani kan punya kontributor kan punya koresponden. Ini anggarannya besar loh, stasiun daerah aja Rp708 miliar,” katanya.