Sakawarta, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkenalkan sistem Government Technology (GovTech) untuk mengintegrasikan layanan pemerintah dan meningkatkan transparansi serta kepatuhan terhadap pajak.
Kata Luhut, melalui GovTech, wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, baik individu maupun perusahaan akan menghadapi pembatasan akses layanan, seperti pengurusan paspor, SIM, hingga kegiatan ekspor-impor.
Menurut dia, sistem ini juga mampu mendeteksi pelanggaran, termasuk yang dilakukan oleh mantan pejabat negara.
“Lebih jauh lagi nanti, kamu ngurus paspormu, tidak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu ndak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izinmu (SIM), enggak bisa. Karena kamu belum bayar ini (pajak),” kata Luhut saat konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Jumat (10/1/2025).
“Karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan. Jadi kalau misalnya saya mantan pejabat, saya menyembunyikan sesuatu, pasti akan ketahuan, entah dulu dia paling berkuasa, ndak ada urusan,” ucap Luhut menambahkan.
Anggota DEN Septian Hario Seto menambahkan, sistem ini akan memblokir aktivitas perusahaan yang belum melunasi royalti atau pajak, seperti dalam industri batu bara.
Bagi individu, kata dia, tunggakan pajak bisa menghambat perjalanan ke luar negeri.
“GovTech diharapkan dapat menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih transparan dan meningkatkan disiplin wajib pajak di semua sektor,” katanya.
