Maruarar Sirait dan Yassierli Sepakat Serah Terima 100 Kunci Rumah Subsidi untuk Buruh saat May Day

Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sepakat menandatangani nota kesepahaman atau MoU pembangunan 20.000 rumah subsidi untuk buruh. Rencananya akan dilakukan serah terima 100 kunci rumah pada 1 Mei 2025 mendatang yang bertepatan dengan May Day atau Hari Buruh Internasional.

Sebanyak 20.000 rumah subsidi untuk buruh ini tersebar di seluruh Indonesia. Menteri Ara memuji peran buruh yang sangat penting serta menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Maka itu, kata dia, mereka berhak mendapatkan kado terbaik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 mendatang berupa bantuan perumahan.

“Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan tanggal 1 Mei 2025 mendatang siap serah terima rumah subsidi untuk buruh,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri Jakarta, Rabu (10/4/2025).

Menteri Ara menjelaskan, program rumah untuk buruh ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja sector informal dalam memastikan penyediaan perumahan layak huni dan berkualitas untuk mereka.

Menurut dia, pembangunan 20.000 rumah untuk buruh ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk menyediakan hunian layak huni melalui Program Tiga Juta Rumah.

“Saya juga menekankan faktor lokasi dan juga kualitas rumah yang menjadi sangat penting yang akan diberikan untuk para buruh ini. Alokasi rumah subsidi FLPP bagi MBR sebanyak 20.000 unit untuk buruh, hal ini sebagai komitmen kami sebagaimana amanat Presiden Prabowo, Program 3 Juta Rumah rakyat yakni membangun dan merenovasi rumah harus menyasar semua lapisan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Ara menjelaskan rinci rencana penyerahan kunci yang disepakati sebagai awalan adalah 100 unit rumah yang akan dilaksanakan tanggal 1 Mei 2025, dengan titik lokasi perumahan yang akan ditentukan oleh Kementerian PKP, yakni sekitar 3 sampai 4 titik di sekitar Jakarta.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa rakyat termasuk para buruh ini wajib mendapatkan rumah subsidi yang layak huni serta berkualitas.

Ara menerangkan, untuk mewujudkan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas tentu dibutuhkan pengembang yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan pembangunan hunian dan dipastikan sesuai dengan data BPS dan tepat sasaran.

“Saya harap BPS dapat berkoordinasi dengan Kemenaker untuk dapat menentukan alokasi jumlah buruh yang berhak menerima rumah subsidi ini agar senantiasa tepat sasaran, karena buruh adalah aset bangsa yang harus diberdayakan, bukan hanya alat produksi, tapi manusia yang perlu dihargai, dilindungi, dan dikembangkan agar bisa berkontribusi lebih besar bagi negeri,” ucapnya.

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi buruh di Indonesia. Sebab, selama ini program perumahan untuk buruh sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Saya ingin menyampaikan bahwa jumlah KSPSI di Indonesia berjumlah 21 Konfederasi tentu sangat banyak jumlahnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP, BP Tapera, BTN dan BPS atas dukungannya dalam penyediaan perumahan untuk buruh ini,” katanya.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan fitur dan ketentuan ihwal rumah subsidi ini bisa dimiliki buruh dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut dia, program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk buruh yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

“Melalui dukungan KPR FLPP para buruh nantinya bisa memiliki dan menghuni rumah-rumah tersebut dengan harga terjangkau, cicilan ringan, bunga rendah. Pemerintah khususnya Kementerian PKP juga telah melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan yang secara langsung dirasakan MBR dalam proses kepemilikan rumah,” ucapnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin. Untuk perumahan, BPS akan menyediakan data pendukung baik data makro dan mikro.

Ia menegaskan, BPS sangat mendukung program pembangunan Program 3 Juta Rumah yang dikoordinasikan dan diinisiasi oleh Menteri PKP. Adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berupa basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia, dikelola oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kemensos (Kementerian Sosial).

“Akan direkonsiliasikan dengan data buruh dari Kemenaker untuk selanjutnya divalidasi terkait alokasi buruh yang benar-benar membutuhkan rumah dan pada akhirnya data ini kami kembalikan ke Kemenaker untuk dikonsolidasikan dengan Kementerian PKP,” ucapnya.

Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari juga memberikan apresiasi terhadap sistem yang dilaksanakan Kementerian PKP dalam program penyediaan rumah.

“Saya melihat ada cara baru membangun perumahan dan mendistribusikan perumahan ke masyarakat. Saya melihat ada sebuah sistem yang dibangun Menteri PKP dari segala aspek yang baru pertama kalinya ada menteri yang sangat fokus terhadap pengembang perumahan, yakni jangan salah pilih pengembang karena hal tersebut sangat teknis dan fundamental untuk proses pembangunan kedepan,” ujarnya.

Perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Supriyadi juga memberikan apresiasinya terhadap program ini. Adanya rumah diharapkan mampu memacu semangat kerja para buruh untuk bekerja dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik program prioritas nasional yakni Program 3 Juta Rumah khususnya untuk para buruh. Namun terkadang ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam kepemilikan rumah yakni terkait lokasi perumahan yang menjadi concern untuk kami karena ada baiknya lokasi dan akses rumah bisa dekat dengan kawasan tempat bekerja,” harapnya.