Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengadakan pertemuan lanjutan untuk mematangkan rencana pemanfaatan aset lahan milik sejumlah perusahaan BUMN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Dalam diskusi tersebut, kedua menteri membahas mekanisme pemanfaatan aset, skema kerja sama dengan pihak swasta, serta regulasi yang perlu disiapkan agar proses optimalisasi aset berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Menteri Ara mengatakan pemanfaatan aset BUMN dapat terus didorong untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
Pemanfaatan aset BUMN yang belum teroptimalisasi, menurutnya, dapat menjadi solusi bagi keterbatasan lahan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan aset negara secara efisien. Dengan sinergi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian BUMN, kita dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Menteri Ara dalam rapat bersama Menteri BUMN di Jakarta, dikutip Kamis (6/2/2025).
Menteri Ara menyatakan, dalam Program 3 Juta Rumah, skema pembiayaan akan dibuat oleh BUMN dan pembangunan dilakukan oleh swasta.
“Prosesnya semua akan transparan sesuai dengan yang diajarkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Menteri Ara.
Dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP menargetkan tidak hanya dapat membangun rumah baru, tetapi juga merenovasi rumah yang dianggap sudah tidak layak.
“Kami juga menyiapkan program untuk sanitasi. Di Jakarta saja cukup banyak yang sanitasinya tidak layak,” ujar Menteri Ara.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memberikan dukungan Program 3 Juta Rumah dengan mengalokasikan aset untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Program penyediaan hunian ini memang perlu kita dukung dan siapkan opsi-opsinya. Dalam konteks BUMN, kami juga akan menyiapkan klausul pengalihan lahannya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menerangkan pihaknya sudah memetakan area dan BUMN yang dapat mendukung program 3 juta rumah. Salah satunya menurut Kartika yakni di Pulo Gebang dan area Transit Oriented Development (TOD).
“Kita tinggal menskemakan dalam konteks komersialnya. Bank BTN bisa menyiapkan opsinya,” katanya.
Sebagai langkah tindak lanjut, tim teknis dari kedua kementerian akan menyusun kajian mendalam untuk memastikan bahwa pemanfaatan aset BUMN dapat memberikan dampak positif bagi sektor perumahan dan permukiman di Indonesia.
