Maruarar Sirait Terima Masukan dan Saran dari Srikandi terkait Program 3 Juta Rumah

Sakawarta.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengundang para Srikandi yakni perempuan yang berprofesi sebagai pengembang perumahan baik rumah bersubsidi maupun komersial dari berbagai daerah Indonesia untuk santap malam bersama di Kantor Kementerian PKP.

Melalui pertemuan tersebut dirinya juga ingin mendapatkan masukannya bagaimana pelaksanaan program dan kebijakan di sektor perumahan yang ada di daerah apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum.

“Terimakasih atas dukungan para Srikandi Perumahan yakni perempuan pengembang yang tetap semangat dan gotong royong membangun rumah untuk rakyat mensukseskan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP Wisma Mandiri II, Jakarta, Jumat (8/8/2025) malam.

Menteri PKP menyatakan pihaknya siap menerima saran, masukan serta kritikan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Selain itu, juga jika para pengembang di lapangan menemui hambatan ketika melaksanakan pembangunan perumahan di daerah.

“Sampaikan pada kami apabila ada pengaduan terkait program dan kebijakan yang belum terlaksana. Kami akan segera di tindak lanjuti tapi mesti jelas apa dan siapa yang mengadukannya,” tandasnya

Perempuan Pengembang yang hadir berasal dari berbagai asosiasi pengembang perumahan di Indonesia. Mereka juga sudah dan akan membangun sejumlah proyek perumahan baik bersubsidi maupun komersial. Mereka membangun perumahan di Cileungsi dan Bekasi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Solo Jawa Tengah, Bandung, Palembang, Lombok, Jawa Tengah, Bali dan Papua.

Salah seorang pengembang yang hadir Ibu Nabila yang berasal dari Palembang mengaku senang bisa hadir bertemu dengan Menteri PKP. Dirinya mengaku memiliki proyek perumahan subsidi di Banyuasin, Palembang.

“Ya Alhamdulillah saya bisa bangun rumah subsidi di Banyu Asin, Palembang. Subsidi semua Pak,” katanya.

Pada pertemuan itu, para perempuan pengembang ini juga menyampaikan pesan bahwa banyak infrastruktur penunjang di kawasan perumahan subsidi, misalnya akses jalan yang rusak dan belum memadai karena lokasinya di pinggiran kota.

Selain itu, juga ada sejumlah informasi yang disampaikan seperti adanya BPHTB dan PBG yang masih bersyarat dan belum sepenuhnya dilaksanakan di daerah.

“Banyak lokasi rumah subsidi di pinggiran kota tapi akses jalannya rusak. Kalau bisa Pak Menteri juga bisa menindaklanjutinya atau meminta Pemda untuk memperbaiki jalan. Jadi program rumah subsidi Presiden Prabowo Subianto berjalan maksimal dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.