Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau tiga lokasi perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, yakni Perumahan Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.
Menteri Ara mengatakan tinjauan ini untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada tahun 2025.
Sebab, Kementerian PKP salah satunya akan berfokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.
“Menurut saya sebagai pemerintah kita harus banyak mendengar, pemerintah harus banyak turun ke lapangan, supaya kita bisa mengeluarkan suatu kebijakan atau merubah suatu kebijakan ke sebuah peraturan yang lebih baik. Saya selalu katakan sederhana saja sebagai pemerintah, harusnya mengeluarkan kebijakan yang mempermudah dan mempermurah rakyatnya,” kata Menteri Ara dikutip dari keterangannya Minggu (29/12/2024).
Menteri PKP menyatakan program KPR FLPP sangat bagus dan perlu dilanjutkan dengan sejumlah perubahan kebijakan terkait proporsi pemerintah dan perbankan sebagai penyalur KPR.
Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.
“Saat ini sedang disiapkan dulu apakah legalitasnya itu cukup dan dihitung betul apakah banknya siap. Kalau pemerintah tentu harusnya dari pandangan saya siap. Tentu kita belajar sebuah kebijakan publik itu harus bisa mendengar ekosistem atau stakeholdernya,” kata Menteri Ara.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyambut baik rencana perubahan kebijakan terkait proporsi FLPP.
“Hal ini akan menjadi breakthrough FLPP naik hingga 150% dari rencana target,” ujarnya.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan dengan perubahan proporsi KPR FLPP tersebut diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit.
“Kalau kita jadikan 50-50, dengan kesepakatan dan yang pernah kita exercise bersama TAPERA, diperkirakan bisa meningkatkan output FLPP hingga 330 ribu unit rumah,” kata Nixon.
Direktur Utama Pesona Kahuripan Angga Budi Kusuma dalam sambutannya mengusulkan untuk mempercepat realisasi penyaluran KPR FLPP, pemerintah bersama perbankan dan pengembang harus turun ke lapangan untuk mendata langsung warga yang belum punya rumah.
“Saya sebagai pengembang pernah turun langsung ke lapangan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang rumah bersubsidi,” ujarnya.