Sakawarta, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Migran Indonesia membahas program 3 juta rumah dan rencana penyediaan rumah subsidi bagi para pahlawan devisa melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rabu (19/3/2025).
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan pekerja migran Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara,” kata Menteri Ara dalam keterangannya dikutip Jumat (21/3/2025).
Maruarar berkata, untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera.
“Lokasi 20 ribu rumah subsidi direncanakan akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ujar Menteri Ara.
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan dengan adanya kolaborasi ini diharapkan pekerja migran Indonesia tidak hanya mendapatkan perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.
“Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu,” ujarnya.
Menteri P2MI mengaku pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.
“Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama,” katanya
Berdasarkan data tahun 2024 jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 296.970 orang, di mana jumlah pekerja migran Indonesia tertinggi ada di Hong Kong dengan migran Indonesia terbanyak berasal dari Jawa Timur.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan kesiapan untuk membantu pekera migran Indonesia dalam memiliki rumah.
“Sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan pembiayan perumahan, MBR dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Yang penting merupakan rumah pertama dan satu tahun setelah BAST harus dihuni,” ungkap Komisioner Heru.
Saat ini, kata dia, BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) telah merealisasikan KPR Subsidi per 1 Januari-19 Maret 2025 sebanyak 91.528 unit rumah subsidi.
“Terdiri dari data proses bangun sampai dengan akad sebanyak 55.942 unit dan realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP dan Tapera sebanyak 35.586 unit rumah. Sedangkan data realisasi KPR Subsidi per 20 Oktober 2024 –19 Maret 2025 telah mencapai 134.937 unit rumah. Terdiri dari data proses s.d akad sebanyak 63.618 unit rumah dan realisasi KPR Subsidi sebanyak 71.319 unit rumah,” katanya.