Sakawarta, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Gus Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, untuk periode kerja 2024-2029 di Istana Negara Jakarta pada Senin (8/9/2025).
Sebagai informasi, DPR dan pemerintah sebelumnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Salah satu poin penting adalah perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Gus Irfan menjadi sosok pertama yang memimpin kementerian baru yang sebelumnya disebut Badan Penyelenggara Haji.
Sebelumnya, Gus Irfan memang sudah berada di struktur formal terkait penyelenggaraan ibadah haji. Sejak 22 Oktober 2024, ia ditunjuk sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji oleh Presiden Prabowo.
Pria yang lahir di Jombang, Jawa Timur pada 24 April 1962 tersebut merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari. Tentu, pesantren menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya.
Jejak akademis Gus Irfan juga mencerminkan komitmen terhadap Pendidikan. Dia menyelesaikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya (1985 & 2002), kemudian meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 24 Februari 2025. Disertasinya mengangkat tema kepemimpinan transformasional dalam pesantren Tebuireng.
Sejak 1989, Gus Irfan merangkul peran penting sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, serta aktif mengasuh Pesantren Al-Farros dan berkontribusi dalam pendidikan kesehatan sebagai dosen di Akademi Keperawatan Widyagama (2013–2016) .
Ia juga menancapkan pengaruh di ranah ekonomi pesantren dengan menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama dua dekade, hingga 2016. Keterlibatannya di Lembaga Perekonomian NU (LPNU) semakin memperkuat perannya dalam menggerakkan ekonomi basis umat.
Di ranah politik, Gus Irfan aktif sebagai Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA)—sayap keagamaan Partai Gerindra—serta menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo–Sandiaga (2019).
Ia kemudian terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII (periode 2024–2029) dan meraih 77.433 suara, sebelum berpindah tugas sebagai Kepala BP Haji tiga minggu setelah pelantikan.
Gus Irfan sempat menegaskan reformasi dalam penyelenggaraan haji. Ia mengungkapkan peralihan sistem melalui kontrak jangka panjang untuk fasilitas pemondokan dan katering, menyasar kestabilan operasional hingga lima tahun ke depan.
Ia juga blak-blakan menyebut adanya kartel-kartel dalam penyelenggaraan haji dan menyampaikannya langsung kepada Presiden Prabowo.
Selain itu, untuk ibadah haji 2025, dia memimpin delegasi dan menjalin komunikasi langsung dengan otoritas haji Arab Saudi untuk memastikan layanan optimal bagi jemaah.
Pascapelantikan kementerian baru, Gus Irfan menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran baru, elemen transisi dialihkan dari BP Haji dan struktur lama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag)sebagai bagian efisiensi dan kolaborasi birokrasi.
“Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat indonesia. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, tolong ingatkan kami. Kami akan bekerja keras untuk melayani jemaah haji dengan sebaik-baiknya,” kata Gus Irfan.
