Respons Pemerintah Soal Perkuatan Ketahanan Ekonomi dalam Dinamika Global dan Domestik
Inflasi komponen Administered Price (AP) tercatat 1,32% (yoy), stabil dari bulan sebelumnya, didukung harga energi nasional yang terjaga terutama energi bersubsidi.
Sakawarta, Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperkuat sektor manufaktur nasional, di antaranya melalui stimulus dari sisi suplai pada semester II 2025. Kebijakan yang ditempuh meliputi fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya, optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha.
Aktivitas manufaktur nasional pada Juli 2025 mengalami perbaikan. PMI Manufaktur tercatat di 49,2 meningkat dari 46,9 pada bulan sebelumnya seiring meredanya pelemahan aktivitas produksi dan permintaan baru.
Sementara, masih terjadi pelemahan di beberapa negara kawasan. PMI Manufaktur Jepang kembali terkontraksi dengan indeks turun ke level 48,9 (Juni: 50,1), sementara Korea Selatan terkontraksi lebih dalam ke level 48,0 (Juni: 48,7).
Perkembangan ini mencerminkan tantangan pemulihan sektor manufaktur global masih berlangsung. Bagi Indonesia, penurunan tarif AS atas produk ekspor Indonesia meredakan risiko tekanan bagi sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.
“Respons kebijakan terkait perdagangan global disiapkan, mengantisipasi munculnya berbagai risiko tekanan. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran diyakini mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat daya saing ekspor, serta mendukung kesinambungan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.
Dari sisi harga, inflasi Indonesia Juli 2025 sebesar 2,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Juni yang sebesar 1,87% (yoy). Kenaikan ini dipengaruhi peningkatan harga pada beberapa komoditas pangan seperti beras, bawang merah, tomat, dan cabai rawit yang disebabkan penurunan produksi akibat gangguan cuaca dan berakhirnya masa panen. Inflasi komponen Administered Price (AP) tercatat 1,32% (yoy), stabil dari bulan sebelumnya, didukung harga energi nasional yang terjaga terutama energi bersubsidi.
Di sisi lain, inflasi komponen inti melambat terbatas ke level 2,32% (yoy), dipengaruhi melambatnya inflasi kelompok perawatan pribadi, rekreasi, dan penyediaan jasa makanan minuman. Sementara itu, inflasi kelompok pendidikan naik seiring masuknya tahun ajaran baru.
Pemerintah merespons potensi kenaikan harga beras dengan memberlakukan kembali program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menstabilkan pasokan dan harga sejak awal Juli. Sementara itu, risiko perubahan dan gangguan cuaca terus diwaspadai guna memitigasi gejolak harga pangan ke depan.
Berbagai intervensi kebijakan konsisten dilakukan untuk menciptakan keterjangkauan harga, antara lain melalui gerakan pangan murah, pengawasan distribusi, operasi pasar, dan penguatan cadangan pangan. Pemerintah juga terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di semester II 2025 melalui dukungan kebijakan sehingga tetap menjaga stabilitas harga.
Dari sektor eksternal, kinerja ekspor terus memberikan dukungan positif terhadap perekonomian. Neraca Perdagangan Indonesia tetap solid dengan mencatatkan surplus sebesar USD4,10 miliar pada bulan Juni 2025 (Juni 2024: USD2,52 miliar).
Kinerja positif ini didukung oleh ekspor yang tumbuh sebesar 11,29% (yoy), didorong sektor industri pengolahan dan pertanian, sementara impor tumbuh moderat sebesar 4,28% (yoy), terutama pada barang modal seiring perbaikan kinerja manufaktur nasional.
Ke depan, peluang ekspor Indonesia ke pasar AS tetap terbuka, terutama dengan penandatanganan Executive Order oleh Presiden Trump pada 31 Juli 2025 yang menurunkan tarif resiprokal untuk Indonesia menjadi 19%.
Sejumlah produk juga dikecualikan dan barang yang telah dalam pengiriman sebelum tanggal berlaku tidak terdampak. Kebijakan ini membuka ruang bagi penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global melalui produk bernilai tambah dan perluasan akses pasar.
“Pemerintah terus mengantisipasi dengan langkah terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Seluruh kebijakan dirancang agar aktivitas dunia usaha nasional tetap tangguh menghadapi guncangan global, dengan daya saing ekspor yang terus meningkat, disertai daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” ucap Febrio.
