Sakawarta, Jakarta – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani menyatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) alias Whoosh.
“Kalau masalah Whoosh, saya juga sampaikan ke semua kementerian, kemarin juga ke Pak (Menkeu) Purbaya, bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif,” ujar Rosan Roeslani seusai acara bertajuk 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran “Optimism on 8 Percent Economic Growth” di Jakarta, dikutip Jumat (17/10/2025).
Rosan menjelaskan, Danantara Indonesia tengah menyiapkan beberapa model solusi, yang nantinya ketika solusi tersebut sudah matang akan disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait.
“Tentunya kita mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, opsi 2, dan 3. Begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada kementerian terkait,” tutur Rosan.
Rosan menekankan, penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini perlu melibatkan banyak pihak, di antaranya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta kementerian lainnya.
Maka itu, Danantara Indonesia akan segera melakukan finalisasi dan secara bersama-sama dapat memutuskan penyelesaian yang terbaik terkait utang proyek KCIC.
“Jadi, evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik, dan itu yang akan kita lakukan,” ujar Rosan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara Indonesia memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana APBN.
“Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya.
