Sakawarta, Jakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF dan dua anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sepakat menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengembangan skema pembiayaan sewa beli (rent to own) apartemen LRT City yang terhubung dengan Stasiun LRT Jabodebek.
Adapun dua anak usaha Adhi Karya yaitu PT Adhi Persada Properti (APP) adalah perusahaan pengembang properti dan PT Adhi Commuter Properti Tbk. atau ACDP, bergerak di bidang property, hospitality and commercial support.
Kesepakat dalam rangka mendorong akses hunian yang lebih inklusif tersebut ditandangani oleh Direktur Bisnis SMF Heliantopo, Direktur Utama ACDP Rizkan Firman, dan Direktur Utama APP Harry Wibowo di ADHI Tower Jakarta pada Selasa (29/4/2025).
Direktur Bisnis SMF Heliantopo menjelaskan, sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), SMF terus berkomitmen untuk memperluas akses pembiayaan perumahan di Indonesia, tidak hanya bagi kelompok berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat non-fixed income yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam memiliki hunian layak.
“Produk rent to own ini diharapkan menjadi terobosan nyata, tidak hanya mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat non-fixed income, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui model kolaborasi yang saling menguatkan antara institusi pembiayaan dan pengembang properti,” kata Heliantopo dalam keterangan resmi dikutip Selasa (29/4/2025).
Model rent to own yang dikembangkan memungkinkan masyarakat menyewa unit hunian dengan pembayaran bulanan yang nantinya akan dikonversi menjadi kepemilikan rumah pada akhir masa sewa.
“Sekaligus meringankan beban biaya transaksi awal seperti BPHTB dan biaya notaris,” ujarnya.
Direktur Utama ADCP Rizkan Firman menyampaikan pihaknya mengelola hunian berkonsep transit-oriented development (TOD), roda pendorong sektor perumahan yang memiliki fokus area yang ramah lingkungan.
Ia beharap dengan skema pembayaran yang dikerjasamakan ini, masyarakat mampu memiliki alternatif pilihan pembayaran untuk memperoleh hunian impian.
“Salah satunya, hunian TOD yang dikembangkan ADCP yang mampu mewujudkan kehidupan yang lebih produktif dan lebih sehat, karena terintegrasi langsung dengan simpul transportasi massal, salah satunya LRT Jabodebek. Harapannya, ADCP mampu memberikan nilai lebih untuk kolaborasi yang dilakukan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara luas,” ujarnya.
Direktur Utama APP Harry Wibowo menambahkan, pihaknya memiliki jumlah unit hunian ready stock sebanyak kurang lebih 2.000 unit. Sementara, unit yang masih dalam pembangunan (under construction) dengan jumlah kurang lebih 2.000 unit.
“Sehingga total kurang lebih sejumlah 4.000 unit. Maka kami, PT APP siap menyukseskan program rent to own yang hari ini kita laksanakan penandatangan MOU-nya,” ujar dia.
Ia meyakini, kolaborasi antara APP dan SMF, dengan dukungan penuh dari kementerian terkait dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pada akhirnya dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini jumlahnya telah melebihi 12 juta unit,” kata dia.
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Haryo Bekti Martoyoedo menyampaikan, skema rent to own bukanlah hal baru di dunia internasional.
“Hari ini kita mengambil langkah penting untuk mengimplementasikannya dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia. Kami, di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan, menyampaikan apresiasi kepada SMF, APP, dan ACP yang bersedia menjadi pionir dalam skema ini,” ujarnya.
Ia berharap, inisiatif ini tidak hanya berhasil di tahap awal, tetapi juga dapat direplikasi secara luas di berbagai daerah dengan dukungan seluruh lembaga terkait, untuk mempercepat perluasan akses kepemilikan rumah di Indonesia.
Melalui kerja sama ini, SMF, APP, dan ACP juga berharap dapat mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan yang inklusif, mempercepat penurunan angka backlog nasional, serta memperluas kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2024, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta kepala rumah tangga, yaitu sekitar 47% atau 4,6 juta di antaranya berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income).
Tingginya risiko akibat ketidakstabilan pemasukan membuat segmen ini sulit mengakses pembiayaan rumah konvensional. Melalui skema rent to own, diharapkan tercipta solusi yang lebih adaptif dan inklusif bagi masyarakat non-fixed income, sekaligus tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dalam penyaluran pembiayaan melalui mekanisme mitigasi risiko yang memumpuni.
