UI Tawarkan 9 Langkah Konkret ke Prabowo untuk Pulihkan Kepercayaan Publik

Sakawarta, Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis sembilan rekomendasi kebijakan jangka pendek yang dapat ditempuh pemerintah Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, memperbaiki daya beli, serta menjaga agar kapasitas fiskal negara tetap sehat.

‎Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin, Ph.D., menyebut pemerintah perlu memastikan program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) melalui proses siklus kebijakan yang tepat.

‎Mulai dari penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi, dan memberikan prioritas penyasaran bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya anak sekolah dari keluarga kurang mampu.

LPEM juga meminta pemerintah membatalkan pengurangan dana transfer daerah.

Menurut Chaikal, berbagai kebijakan dan program pemda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan terdampak.

“Hal ini disebabkan kapasitas pendapatan asli daerah yang tidak merata sehingga penurunan kapasitas anggaran akan terasa di masyarakat,” kata Chaikal dalam keterangan resmi dikutip Rabu (10/9/2025).

Ia pun meminta pemerintah merampingkan birokrasi dengan menghentikan pembuatan kementerian atau badan baru dan atau sebaliknya.

‎”Menggabungkan kementerian/badan yang sudah ada. Perampingan ini dibutuhkan bukan hanya untuk efisiensi anggaran tetapi juga untuk efektivitas pengambilan kebijakan,” ujarnya.

‎Menurut dia, penting juga mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan.

‎”Harga sembako yang tidak terjaga telah cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah,” ucapnya.

LPEM FEB UI pun meminta pemerintah meluncurkan program padat karya jangka pendek yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperbaiki fasilitas umum seperti jalan dan pengairan.

Pemerintah juga seyogianya perlu menyusun kebijakan yang menyasar kelas menengah, terutama terkait akses kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan.

LPEM menilai kelompok kelas menengah ini tidak menerima bantuan sosial, tetapi terbebani cicilan, tagihan, dan kebutuhan harian.

Di sisi lain, pemerintah perlu mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara, termasuk tunjangan anggota DPR, agar lebih variabel dan bergantung pada pencapaian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, perlu juga meningkatkan transparansi data ekonomi dan diseminasi metode terbaru.

‎”Sehingga pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan tepat tanpa mengorbankan validitas data statistik yang selama ini digunakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dalam negeri maupun internasional,” katanya.

Di sisi bersamaan pemerintah dinilai perlu memperbaiki komunikasi kebijakan publik dengan menekankan pada kepercayaan dan menghargai pandangan serta aspirasi masyarakat demi perbaikan kondisi sosial-ekonomi.

‎Pemerintah, menurut LPEM, harus lebih empatik dan mau dalam mendengarkan masukan atau aspirasi masyarakat.

‎“Langkah-langkah ini perlu segera dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal negara, sekaligus merespons keresahan publik terhadap harga kebutuhan pokok dan daya beli yang menurun,” ujar Chaikal Nuryakin.