Momen Menteri Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Sidak Tiga Perumahan Subsidi di Bekasi

Sakawarta, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyidak tiga rumah subsidi di wilayah Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu (9/2/2025).

Adapun tiga titik perumahan dimaksud merupakan anggota dari APERSI dan HIMPERRA yaitu Perumahan Grand Permata Residence (PT Sandra Utama Indo), Suropati Residence (PT. Mitra Tata Griya) dan Perumahan Amora Bangun Setia (PT Amora Cipta Sukses – Imanan Holding).

Menteri Ara melakukan dialog secara langsung dengan warga Perumahan Grand Permata Residence, termasuk elemen masyarakat yang terdiri dari Ketua RT dan lurah yang bertemu secara langsung dengan pihak pengembang, menanggapi keluhan masalah drainase yang menyebabkan adanya genangan air dan banjir.

“Rumah Subsidi merupakan program dari pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN. Sudah seharusnya pengembang membangun rumahnya dengan kualitas yang baik dan layak huni sesuai dengan peruntukan kawasan baik dari sisi tata ruang,” kata Menteri Ara dalam keterangan resmi BP Tapera dikutip Senin (10/2/2025).

Menteri meminta pengembang untuk membangun drainase dalam waktu 3 bulan. Dirinya akan meninjau kembali lokasi ini satu bulan kemudian di bawah pemantauan Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.

Menteri Ara bersama jajaran dan Komisioner BP Tapera juga mengunjungi Suropati Residence di Tambun Utara. Berbeda dengan lokasi sebelumnya, Menteri Ara menyampaikan apresiasinya.

“Saya mengapresiasi fasum yang tersedia untuk warga. Namun, pengembang perlu melakukan koreksi terhadap struktur bangunan agar menghasilkan bangunan yang berkualitas. Semoga ke depan lebih baik lagi,” ujar Menteri Ara.

Apresiasi yang sama juga diberikan Menteri Ara kepada Perumahan Amora Bangun Setia di Tambun Utara.

“Bangunan perumahan ini bagus dan saya sangat mengapresiasi hal ini. Untuk Perumahan yang bagus pasti saya apresiasi dan untuk perumahan yang bermasalah tentunya aka nada teguran untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.

Menteri Ara juga meminta jajaran membuat forum dialog melalui WhatsApp Grup yang berisikan Kementerian PKP, lembaga terkait, BP Tapera, dan para pengembang bersama warga.

“Ini berlaku untuk perumahan yang sudah dikunjungi untuk memantau agar terjadi perbaikan ke depannya, warga harus terlibat disana untuk menyuarakan kondisi progress langsung di lapangan. Ini penting,” tegas Menteri Ara.

Komisioner BP Tapera yang turut mendampingi Menteri Ara dan jajaran dari Kementerian PKP berharap agar pengembang mempelajari dengan baik tata bangunan rumah baik dari sisi struktur bangunan maupun dari sisi arsiteknya.

“Sesuai peraturan perundangan, pelaku pembangunan wajib membangun rumah layak huni sesuai standar dan pedoman yang diatur oleh menteri yang membidangi PKP. Kualitas rumah diperiksa dan dinyatakan layak huni oleh pemda melalui penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Bangunan Gedung dan turunannya,” ujar Komisioner Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah sejak tahun 2022 telah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi.

Tahun 2025, BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit. Tercatat per 7 Februari 2025 BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 3.980 unit rumah senilai Rp487,034 miliar.

Turut hadir dalam agenda ini Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Adriansyah Dirjen Perumahan dan Perdesaan Imran, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Budi Permana.