Sakawarta, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mempertanyakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penanaman kelapa sawit di Papua.
Ia menekankan, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut aspek lingkungan, keberlanjutan hutan, serta kehidupan masyarakat adat di wilayah paling timur Indonesia.
Ketua Legislator PDIP dari Komisi II DPR RI itu menyatakan, pihaknya mempertanyakan betul konsistensi kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan.
“Papua selama ini dikenal sebagai wilayah dengan hutan tropis yang masih relatif terjaga dan memiliki nilai ekologis tinggi, sehingga setiap rencana pengembangan perkebunan skala besar harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” kata Komarudin dalam keterangannya dikutip Senin (22/12/2025).
Komarudin juga menyoroti Papua bukan wilayah kosong tanpa aktivitas sosial. Di dalamnya terdapat masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan.
“PDIP menilai bahwa kebijakan pembangunan harus memperhatikan aspek sosial, budaya, serta hak-hak masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik maupun kerusakan lingkungan jangka Panjang,” ujarnya.
Selain itu, ia mengeklaim sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP menyampaikan kekhawatiran ihwal perluasan perkebunan sawit berpotensi memicu deforestasi apabila tidak disertai dengan kajian lingkungan yang ketat.
Komarudin menyinggung pentingnya analisis dampak lingkungan, pemetaan lahan yang jelas, serta pelibatan masyarakat lokal sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.
Sebelumnya, rencana penanaman sawit disampaikan Presiden Prabowo dalam pengarahan kepada para kepala daerah dan perwakilan tokoh Papua yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada pertengahan Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan pemanfaatan lahan di Papua untuk pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai bahan baku energi nabati guna memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional, melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Gagasan tersebut kemudian memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk partai politik, yang menilai bahwa pendekatan pembangunan energi harus selaras dengan komitmen pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah sendiri menyatakan bahwa wacana penanaman sawit di Papua masih berupa gagasan awal dan akan dibahas lebih lanjut secara lintas kementerian.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan akan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat Papua.
