Maruarar Sirait Bahas Capaian FLPP Bersama DJKN, Badan Bank Tanah, SMF, hingga BP Tapera
Ini merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang pro rakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sakawarta.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) guna membahas strategi pencapaian target pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2025.
Ara menjelaskan, kuota FLPP tahun 2025 ini untuk rumah subsidi sebanyak 350.000 unit merupakan yang terbanyak dan menjadi sejarah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang pro rakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” ujar Menteri Ara dalam keterangannya dikutip Jumat (30/5/2025).
Kementerian PKP, kata dia, tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, harus bersinergi dan membangun super team dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah.
Ara mengaku optimistis dengan adanya dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera dalam mendorong capaian pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat.
“Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BP Tapera, perbankan yang telah bekerja keras menyalurkan KPR FLPP serta pengembang yang membangun rumah bersubsidi berkualitas. Saya juga ingatkan agar perbankan yang untuk menyalurkan FLPP dengan baik. Jangan sampai anggaran APBN ‘diternakkan’ dan harus tepat sasaran,” ucapnya.
Sebagai informasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 yang mencapai 53.874 unit. Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 unit rumah.
Capaian tersebut, kata Ara, merupakan sejarah penting yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat untuk bisa memiliki rumah pertama yang berkualitas dengan KPR FLPP.
Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menyatakan kegiatan ini merupakan inisiatif Menteri PKP dalam upaya mendorong capaian FLPP tahun 2025.
“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta ke DJKN agar bisa mendapat kepastian dari sisi suplai bahwa 350.000 rumah bisa terserap,” terangnya.
Menurut Rio, inti dalam mewujudkan FLPP untuk 350.000 unit adalah pemerintah akan menambah APBN melalui BP Taoera dari sebelumnya Rp18,7 triliun menjadi lebih dari Rp30 triliun.
“Kami juga menyediakan PMN ke SMF dari Rp 4,8 triliun menjadi lebih dari 6,2 triliun. Menkeu ingin pastikan suplai besar dan uang hanya ‘diternakkan’ diperbankan tapi harus jadi barang yang bisa membawa manfaat bagi rakyat banyak,” ujarnya.
“Kami juga akan memaparkan tanah yang dimiliki pemerintah dimana kami bertugas menjadu Satgas BLBI berupa aset properti serta aset bangunan. Kami juga buka kesempatan bagi pengembang untuk mendaftar apabila mempunyai minat sehingga dapat membantu pemerintah,” ucapnya menambahkan.
