PDIP Siap Jadi Oposisi di Luar Rezim Prabowo-Gibran

Sakawarta, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) siap berjuang sebagai oposisi di luar rezim pemerintahan dan DPR RI. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam hasil quick count sejumlah lembaga survei Nasional, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut memperoleh suara di atas 50 persen sehingga berpotensi tidak berlanjutnya Pilpres 2024 putaran kedua.

Sementara perolehan suara PDIP tetap unggul dari partai lainnya. Partai berlogo banteng moncong putih meraih suara 17,28 persen menurut hitung cepat Litbang Kompas.

Hasto mengatakan PDIP akan berjuang menjadi oposisi menilik pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menurutnya kekuasaan telah terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.

Alhasil, kata dia, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan serta implementasinya dibutuhkan check and balance (cek dan keseimbangan).

Hasto berpendapat, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan memang pernah dijalani partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 hingga 2014.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun (Pemilu) 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan dikutip Kamis (15/2/2024).

Dia mengungkit adanya praktik manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2009. Kala itu, kata dia, wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

Konon, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Hasto mengeklaim kecurangan telah terjadi dari hulu ke hilir. Hanya saja, berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun.

Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, kata dia, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ucap Hasto.

Hasto menambahkan, PDIP juga berkomitmen akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tutur Hasto.