Pemerintah Dorong Akselerasi Program 3 Juta Rumah, Jawa Barat Jadi Lokomotif Penyaluran FLPP
Sakawarta, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat pencapaian program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digelar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (30/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan diikuti oleh para pelaku ekosistem perumahan mulai dari pengembang, perbankan, penyalur, hingga asosiasi perumahan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa hingga 29 Oktober 2025, penyaluran pembiayaan FLPP secara nasional telah mencapai 208.716 unit atau 59,63% dari target 350.000 unit.
“Provinsi Jawa Barat masih menjadi lokomotif utama penyaluran FLPP nasional, didorong oleh aktivitas ekonomi yang tinggi dan permintaan rumah dari sektor industri serta MBR di wilayah penyangga Jabodetabek,” ujar Heru dalam keterangannya dikutip Jumat (31/10/2025).
Sejak tahun 2022 hingga 2025, total pembiayaan FLPP di Jawa Barat telah mencapai 181.471 unit, tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Sementara untuk Kabupaten Cirebon, penyaluran FLPP tercatat mencapai 11.582 unit, menempati posisi ketiga tertinggi se-Jawa Barat.
Heru menambahkan, untuk tahun 2025 saja, Jawa Barat kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan 47.206 unit atau 22,62%, dan Kabupaten Cirebon berkontribusi 3.930 unit, berada di urutan keempat seprovinsi.
Dalam paparannya, Heru juga menyoroti berbagai strategi BP Tapera dalam mencapai target nasional 350.000 unit tahun ini, antara lain penambahan bank penyalur baru seperti Bank Nobu, BCA, dan Artha Graha, penguatan kerja sama dengan mitra strategis, kolaborasi data analytics bersama OJK, serta sosialisasi masif di daerah berpotensi tinggi.
Pemprov Jawa Barat Ajak Ekosistem Perumahan Manfaatkan Program KUR dan FLPP
Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan untuk memanfaatkan berbagai fasilitas dan terobosan pemerintah, khususnya program KPR FLPP dan KUR Perumahan.
“Hari ini seluruh ekosistem perumahan hadir: para pengembang, kontraktor, dan toko bangunan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni,” ujarnya.
Kuota FLPP Terbesar Sepanjang Sejarah dan Kebijakan Pro Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota FLPP terbesar sepanjang sejarah, yaitu 350.000 unit rumah di tahun 2025, meningkat signifikan dari 220.000 unit pada tahun sebelumnya.
Selain peningkatan kuota, pemerintah juga menghadirkan berbagai kebijakan pro rakyat kecil, di antaranya:
- BPHTB gratis oleh Pemerintah Daerah (5% dari harga beli rumah subsidi);
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis oleh Pemda;
- PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% pada Januari–Juni 2025, dan 50% pada Juli–Desember 2025 untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
“Pemerintah juga memangkas proses perizinan PBG yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya hitungan menit jika dokumen lengkap. Misalnya, Pemkab Subang berhasil menerbitkan izin dalam 16 menit 30 detik, dan Pemkab Gianyar hanya 14 menit,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil.
“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, rumah bagi rakyat Indonesia bukan hanya untuk yang punya gaji, tapi juga bagi yang belum memiliki penghasilan tetap,” imbuhnya.
Kunjungan Lapangan ke Perumahan D’Nirwana Harmoni
Usai kegiatan sosialisasi, Menteri PKP bersama rombongan meninjau Perumahan D’Nirwana Harmoni di Kabupaten Cirebon, salah satu proyek perumahan subsidi yang dikembangkan oleh Himperra.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar mengapresiasi pengembang yang telah menyediakan rumah bersubsidi dengan kawasan lingkungan yang tertata baik.
“Terima kasih kepada Pak Yudo dari Himperra yang telah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Cirebon,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi di Kabupaten Cirebon ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri perumahan dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya MBR.
“Dengan peran Jawa Barat sebagai motor utama, serta dukungan program KUR dan FLPP yang terus ditingkatkan, pemerintah optimistis target 3 juta rumah dapat tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
