Bappenas: Produktivitas Adalah Kunci agar Dunia Usaha Tetap Kompetitif dan Tumbuh Berkelanjutan
Jakarta – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard berpendapat, ketahanan daya saing Indonesia semakin diuji oleh tekanan biaya produksi, persaingan regional yang kian ketat, serta ketidakpastian ekonomi global.
Dalam konteks ini, produktivitas perlu kembali menjadi agenda kunci untuk menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi.
“Produktivitas adalah kunci agar dunia usaha Indonesia tetap kompetitif dan mampu tumbuh berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global,” ujar FebrianAlphyanto Ruddyard dalam event Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Hotel Shangrila Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia menegaskan komitmen tersebut dalam sesi Charting Indonesia’s Productive State: Building a Whole of Society National Productivity Movement, yang mendorong agenda produktivitas agar lebih konkret, terukur, dan selaras dengan kebutuhan sektor riil.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan ditentukan oleh seberapa produktif sistem bekerja, bagaimana keputusan dibuat, seberapa cepat sesuatu berjalan, dan berapa banyak nilai yang tercipta dari usaha yang sudah ada.
Sesi ini diinisiasi oleh Indonesian Business Council (IBC) Institute bersama Kadin Indonesia Institute, APINDO Research Institute, HIPMI Institute dan Prasasti Center for Policy Studies.
Kelima lembaga riset asosiasi bisnis itu sepakat menempatkan produktivitas sebagai isu strategis bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Di IBC, kami memaknai produktivitas secara lebih luas. Bukan hanya soal output per tenaga kerja, tetapi juga efisiensi, kualitas, dan tujuan dari cara kita menggunakan waktu, merancang sistem, dan menyusun struktur perekonomian. Karena itu, kami mendorong produktivitas sebagai gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ujar Direktur Policy & Program IBC Prayoga Wiradisuria.
Melalui forum ini, para pelaku usaha dan pemangku kepentingan mendorong konsolidasi agenda produktivitas nasional yang terintegrasi antara tataran kebijakan dan praktik operasional dunia usaha.
Produktivitas tidak hanya dipandang sebagai kerangka kebijakan, tetapi juga perlu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah aplikatif di tingkat sektor dan perusahaan.
Selain itu, forum ini juga mengusung gerakan produktivitas yang inklusif dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, tenaga kerja, institusi pendidikan, dan komunitas.
Sejalan dengan hal tersebut, pembahasan dalam forum menegaskan pentingnya mendorong agenda produktivitas menuju aksi bersama melalui gerakan produktivitas nasional yang dijalankan secara kolaboratif.
Agenda ini didorong untuk melibatkanpemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan penekanan pada implementasi nyata dan terukur di tingkat sektor dan institusi.
Karena itu, Febrian mendorong gerakan produktivitas nasional yang melibatkan sektor swasta, akademia, pemerintah daerah, dan komunitas.
Pemerintah berperan membuka jalan hingga menghapus hambatan dan memberi insentif.
“Tetapi peningkatan produktivitas terjadi ketika dunia usaha mengubah cara beroperasi sehari-hari,” katanya.
Senada, Prayoga menekankan pentingnya penyelarasan antara arah kebijakan dan pelaksanaan di lapangan agar gerakan produktivitas nasional dapat berjalan efektif.
Melalui kolaborasi lintas asosiasi bisnis dan pemangku kepentingan, diskusi ini diharapkan dapat memperkuat peran para pihak dalam agenda produktivitas nasional dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia ke depan.
Pada sesi ini, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard juga menyerahkan Masterplan Produktivitas Nasional (2025-2029) kepada Lembaga Riset Asosiasi Bisnis sebagai penanda dimulainya gerakan produktivitas nasional.
