Ekonomi

KKP dan YKAN Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Perairan Indonesia

Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penerapan inovasi di sektor perikanan Indonesia.

Sakawarta, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam mendukung pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan di Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjelaskan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Selasa (10/12/2024) Desember tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Lotharia Latif menuturkan, kerja sama ini mencakup sejumlah program penting yang difokuskan pada komoditas penting seperti kakap, kerapu, dan tuna yang menjadi bagian dari transformasi sistem pangan melalui optimalisasi produk pangan yang bersumber dari laut dan perairan tawar atau yang dikenal sebagai Blue Food.

Program-program dalam perjanjian ini mencakup pengelolaan perikanan kakap dan kerapu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) prioritas, pengelolaan perikanan tuna di WPPNRI 713, 714, dan 715, serta pengelolaan perikanan pesisir berbasis masyarakat di WPPNRI 714 dan 715.

“Untuk mendukung hal tersebut, sejumlah langkah strategis telah disepakati, termasuk penguatan data, penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk identifikasi tangkapan tuna, transformasi pasar komoditas perikanan, dan pendampingan implementasi Harvest Strategy,” kata dia dalam rilis pers resmi dikutip di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Lotharia Latif menambahkan, kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat penerapan inovasi di sektor perikanan Indonesia. Pada intinya, KKP menyambut baik kolaborasi ini untuk bersama-sama mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

“Kami berharap kerja sama ini juga dapat mempercepat penerapan inovasi di sektor perikanan Indonesia. Kita perlu tanggap dengan inovasi teknologi, seperti pengembangan AI (Artificial Intelligent) untuk sistem pendataan perikanan untuk mendukung kelestarian sumber daya ikan,” tutur Latif.

Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan laut Indonesia.

Baca Juga  Nilai Kontrak Baru WSBP Capai 40% dari Total Target 2024, Tembus Rp1,03 Triliun

“Kami percaya bahwa pengelolaan perikanan yang baik memerlukan sinergi antara pemerintah dan organisasi konservasi. Dengan pendekatan berbasis sains dan keterlibatan masyarakat, kami optimistis pengelolaan perikanan Indonesia dapat dimaksimalkan untuk keseimbangan ekologi dan ekonomi masyarakat pesisir,” katanya.

Pelaksanaan kerja sama ini akan dijabarkan dalam rencana aksi yang mencakup berbagai inisiatif, seperti penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat, termasuk penerapan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM).

“Dalam hal ini, KKP dan YKAN akan bersinergi untuk berbagi data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis sains,” ujarnya.

Sumber daya laut untuk keseimbangan ekologi dan ekonomi

Pendataan ikan hasil tangkapan nelayan menggunakan metode dan teknologi pengumpulan data perikanan yang disebut Crew Operated Data Recording Systems (CODRS). Foto: YKAN.

Sumber daya ikan di Indonesia merupakan salah satu komponen utama sistem penyangga kehidupan di perairan. Selain menyediakan pangan berprotein tinggi, sektor ini juga menjadi mata pencaharian bagi sekitar 2,7 juta nelayan.

“Dengan volume produksi perikanan laut mencapai 7,7 juta ton per tahun dan nilai produksi sekitar Rp212 triliun (Pusdatin KKP, 2024), keberlanjutan sektor perikanan menjadi fokus utama KKP,” katanya.

Sejalan dengan visi keberlanjutan ini, YKAN sejak 2016 telah mendukung KKP dalam penguatan pengelolaan sumber daya ikan, termasuk melalui pengesahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 123 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Kakap dan Kerapu, serta pendampingan penyusunan strategi pemanfaatan tuna tropis di WPPNRI 713, 714, dan 715.

“Hingga akhir 2023, YKAN telah mendukung pengelolaan perikanan kakap dan kerapu melalui penyediaan data serta sistem informasi dan teknologi, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan, serta peningkatan perencanaan dan pengelolaan. Kolaborasi ini adalah upaya bersama untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi penopang jutaan kehidupan,” ujar Manager Senior Perikanan Berkelanjutan YKAN, Glaudy Perdanahardja.

Perjanjian ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan diharapkan menjadi langkah maju dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia yang lestari, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Related Articles

Back to top button