Ekonomi Indonesia 2025: Tertekan dari Dalam, Tersandera dari Luar

*Opini: Syafruddin Karimi, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas

Indonesia memulai tahun 2025 dengan tantangan serius dari dalam dan luar negeri. Kuartal pertama mencatatkan pertumbuhan ekonomi hanya 4,87 persen, turun dari 5,11 persen pada periode yang sama tahun lalu. Angka ini memperlihatkan tekanan struktural yang perlu segera direspon dengan reformasi kebijakan yang berani dan strategis.

Pemerintah telah memutuskan langkah efisiensi fiskal di awal tahun, dengan tujuan menjaga kesehatan APBN. Akan tetapi, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru menghambat belanja daerah. Banyak proyek infrastruktur desa tertunda, belanja publik terhambat, dan konsumsi rumah tangga melemah. Padahal, sektor konsumsi menyumbang lebih dari 50 persen terhadap PDB nasional.

Dari sisi eksternal, situasi tidak kalah menekan. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih menghadirkan babak baru perang dagang global. Tarif sepihak diberlakukan kembali terhadap negara berkembang termasuk Indonesia. Produk ekspor utama seperti tekstil, sepatu, logam, dan karet terkena dampaknya.

Pada saat yang sama, China sebagai mitra dagang utama juga memperkuat substitusi produk lokal dan mengurangi impor dari luar. Hal ini secara langsung menekan permintaan terhadap bahan mentah dan komoditas dari Indonesia.

Ekspor pun mengalami stagnasi. Dengan dua pasar utama sedang melemah, ekspor bersih tak mampu menopang pertumbuhan nasional. Situasi ini memperjelas kelemahan struktur ekonomi Indonesia yang terlalu bergantung pada pasar global dan belanja pemerintah pusat.

Rekap Proyeksi Kuartalan Tahun 2025

Kuartal Pertumbuhan (%) Penjelasan Kunci
Q1 4.87 Efisiensi fiskal, tarif Trump mulai berdampak
Q2 4.9 – 5.0 Lebaran dorong konsumsi, ekspor tetap melemah
Q3 5.1 – 5.2 Konsumsi domestik puncak, ekspor stagnan
Q4 5.0 Belanja tutup tahun stabil, ekspor belum pulih

Jika tren ini tidak berubah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan hanya akan berada di kisaran 4,95 persen hingga 5,05 persen. Capaian ini lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2024 yang rata-ratanya 5,05 persen. Ini menandakan bahwa tekanan global benar-benar menahan laju perekonomian kita.

Langkah Strategis yang Harus Ditempuh

Untuk keluar dari jeratan ini, Indonesia harus segera melakukan diversifikasi pasar ekspor. Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika harus digarap serius sebagai alternatif baru. Indonesia juga perlu mempercepat hilirisasi industri agar tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah.

Realisasi belanja APBN dan APBD harus ditingkatkan mulai kuartal dua. Belanja pemerintah tidak boleh lamban, sebab ini adalah kunci mendorong permintaan domestik. Pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola investasi agar masuknya modal bisa langsung menciptakan lapangan kerja. Rasio investasi terhadap tenaga kerja menunjukkan perbaikan, dan tren ini harus terus dijaga agar investasi yang masuk bersifat padat karya dan inklusif.

Diplomasi ekonomi juga perlu digerakkan secara aktif. Indonesia bisa memainkan peran penting dalam forum regional seperti RCEP dan ASEAN untuk membangun kemitraan perdagangan yang saling menguntungkan. Langkah ini penting agar Indonesia tidak selalu menjadi korban kebijakan proteksionisme negara besar.

Ujian Kapasitas Negara

Krisis saat ini adalah ujian terhadap kapasitas negara dalam mengelola kebijakan fiskal dan ekonomi. Kita tidak bisa menunggu perubahan global. Kita harus menciptakan peluang dari dalam. Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mendorong belanja strategis yang memicu produktivitas. Ketegasan politik dan keberanian dalam menata ulang prioritas pembangunan akan menjadi pembeda apakah Indonesia tetap stagnan atau bangkit menuju pertumbuhan yang lebih tinggi.

Indonesia pernah melewati krisis moneter dan pandemi. Dalam setiap krisis, bangsa ini terbukti bisa bertahan. Kini saatnya kita melangkah lebih jauh, dengan kebijakan fiskal yang progresif, diplomasi perdagangan yang cerdas, dan keberanian untuk melakukan reformasi struktural yang sesungguhnya.

Transformasi ekonomi harus menjadi agenda utama. Kita harus mengembangkan sektor manufaktur bernilai tambah, memperluas basis pajak secara adil, dan memastikan bahwa setiap anggaran publik memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

Kesimpulan

Tahun 2025 bukan tahun biasa. Ia adalah titik balik. Kita tidak boleh puas dengan pertumbuhan 5 persen jika negara-negara lain melaju lebih cepat. Kita juga tidak bisa berharap pada pasar ekspor semata saat dunia sedang bergolak. Kita harus memperkuat rumah sendiri, dari belanja fiskal yang tepat sasaran hingga kebijakan industrialisasi yang menciptakan nilai.

Inilah saatnya membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya negara yang tahan krisis, tetapi juga bangsa yang mampu membalik krisis menjadi momentum perubahan. Pemerintah harus memimpin dengan visi, rakyat mendukung dengan harapan, dan pelaku usaha bergerak dengan keyakinan. Jika semua bersinergi, pertumbuhan 5,5 persen bukan sekadar target, melainkan titik awal menuju Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri.