Gejolak Perang Israel-Iran dan Dampaknya bagi Ekonomi Nasional
Waktu untuk bertindak adalah sekarang demi stabilitas rupiah, daya beli rakyat, dan ketahanan fiskal.
Sakawarta.com, Jakarta – Guru Besar Departemen Ekonomi sekaligus Ekonom dari Universitas Andalas (Unand) Prof. Dr. Syafruddin Karimi mengatakan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyerang situs nuklir utama Iran yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan, telah memicu lonjakan ketegangan geopolitik dan menebarkan kepanikan di pasar global.
Ia menyoroti pidato Trump yang menyebut serangan militer AS itu sebagai “kesuksesan militer spektakuler” dan memperingatkan akan ada serangan lanjutan jika Iran tidak segera menyepakati perdamaian.
Menurut dia, ketegangan ini memperkeruh sentimen investor, memperkuat permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar AS dan emas, serta memicu lonjakan harga minyak mentah dunia.
Akibat langsungnya, kata Syafruddin, pasar saham global menghadapi tekanan jual yang besar. Sementara nilai tukar dolar AS menguat dalam jangka pendek karena lonjakan permintaan.
“Namun, penguatan ini membawa konsekuensi serius. Harga minyak yang melonjak memperbesar tekanan inflasi global dan mempersempit ruang kebijakan moneter banyak negara,” kata Syafruddin dalam keterangan resmi dikutip Senin (23/6/2025).
Ia berpendapat, dalam konteks ini Indonesia menghadapi tantangan ganda berupa potensi depresiasi rupiah yang dapat memicu kenaikan harga barang impor dan beban fiskal yang meningkat akibat subsidi energi yang membengkak.
Bahkan, lanjutnya, skenario terburuk yang diperkirakan Oxford Economics menunjukkan harga minyak dunia bisa mencapai USD130 per barel jika Iran menutup Selat Hormuz.
“Kenaikan harga tersebut dapat mendorong inflasi AS ke angka 6% dan membatalkan kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini. Dampaknya, arus modal keluar dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia dapat terjadi, memperlemah rupiah dan memukul daya beli masyarakat,” ujarnya.
Syafruddin menekankan, di tengah krisis ini pemerintah Indonesia tidak bisa bersikap reaktif. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus segera menyusun langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, dan mengamankan pasokan energi domestik.
“Strategi komunikasi publik juga harus diperkuat untuk menenangkan pasar, menghindari spekulasi berlebihan, dan memberikan sinyal bahwa pemerintah hadir menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ucapnya.
Syafruddin menambahkan, konflik ini memperjelas satu hal penting mengenai ketegangan geopolitik kini bukan sekadar isu politik luar negeri, tetapi ancaman nyata terhadap perekonomian domestik.
“Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap netral dalam menyikapi dampak ekonomi dari krisis global ini. Waktu untuk bertindak adalah sekarang demi stabilitas rupiah, daya beli rakyat, dan ketahanan fiskal yang berkelanjutan,” kata Prof. Syafruddin Karimi.
